){kind=link}
Singaraja (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan kalangan desa pakraman atau desa adat di Kabupaten Buleleng memfokuskan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pelestarian adat dan budaya.
"Kami berharap dana BKK Rp200 juta dapat dimaksimalkan sebaik mungkin utamanya pada kegiatan adat dan budaya di desa pakraman," kata Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta ketika menyosialisasikan bantuan BKK di Gedung Mr I ketut Pudja, Kota Singaraja, Senin.
Menurut dia, para kelian adat dan kepada desa (perbekel) di wilayah Kabupaten Buleleng dapat berkoordinasi dengan baik karena pencairan dana tersebut melalui perantara desa dinas.
"Saya berharap para kepala desa siap ngayah untuk membantu proses pengajuan rancangan anggaran belanja (RAB) yang ada. Sederhana jangan terlalu ribet," tambah dia.
Sudikerta menambahkan para kelian adat menyusun anggaran sesuai yang tercancum dalam draf contoh yang diberikan kepada pihak desa adat. Utamanya terkait pembagian nanti dimana harus mengkuotakan sebesar Rp50 juta untuk Subak dan juga sebesar Rp20 juta untuk pasraman.
"Terkait pembiayaan operasional juga diharapkan dapat seakuntabel mungkin. Kami tidak ingin ada kelian yang tersangkut kasus korupsi pada bantuan BKK ini," tegas dia.
Sudikerta pun berjanji pada 2018 mendatang akan memperjuangankan penambahan bantuan BKK dari jumlah saat ini mengingat kebutuhan di desa adat di Pulau Dewata makin besar.
"Pada 2018, saya akan memperjuangkan dana BKK menjadi Rp300 juta. Astungkara atas dukungan masyarakat desa adat yang ada di Bali semua," kata politius asal Pecatu itu. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami berharap dana BKK Rp200 juta dapat dimaksimalkan sebaik mungkin utamanya pada kegiatan adat dan budaya di desa pakraman," kata Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta ketika menyosialisasikan bantuan BKK di Gedung Mr I ketut Pudja, Kota Singaraja, Senin.
Menurut dia, para kelian adat dan kepada desa (perbekel) di wilayah Kabupaten Buleleng dapat berkoordinasi dengan baik karena pencairan dana tersebut melalui perantara desa dinas.
"Saya berharap para kepala desa siap ngayah untuk membantu proses pengajuan rancangan anggaran belanja (RAB) yang ada. Sederhana jangan terlalu ribet," tambah dia.
Sudikerta menambahkan para kelian adat menyusun anggaran sesuai yang tercancum dalam draf contoh yang diberikan kepada pihak desa adat. Utamanya terkait pembagian nanti dimana harus mengkuotakan sebesar Rp50 juta untuk Subak dan juga sebesar Rp20 juta untuk pasraman.
"Terkait pembiayaan operasional juga diharapkan dapat seakuntabel mungkin. Kami tidak ingin ada kelian yang tersangkut kasus korupsi pada bantuan BKK ini," tegas dia.
Sudikerta pun berjanji pada 2018 mendatang akan memperjuangankan penambahan bantuan BKK dari jumlah saat ini mengingat kebutuhan di desa adat di Pulau Dewata makin besar.
"Pada 2018, saya akan memperjuangkan dana BKK menjadi Rp300 juta. Astungkara atas dukungan masyarakat desa adat yang ada di Bali semua," kata politius asal Pecatu itu. (WDY)
Video oleh Bagus Andi Purnomo
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017