Jakarta (ANTARA News) - Indonesia mengingatkan komitmen para pemimpin negara G20 terhadap komitmen Agenda 2030 yaitu terkait pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam KTT G20 di Hamburg Jerman.
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Indonesia menyampaikan komitmen tinggi dalam pelaksanaan Agenda 2030.
Presiden Joko Widodo mengaku telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah guna memastikan pelaksanaan Agenda 2030.
Saat berbicara di Leaders Retreat Sesi II, KTT G20 di Hamburg Jerman, Jumat (7/7), Presiden Jokowi secara sekaligus menyampaikan dua tema, yakni tentang (i) perdagangan global dan pertumbuhan, serta (ii) pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan ketahanan energi.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Indonesia menyampaikan komitmen tinggi dalam pelaksanaan Agenda 2030. Presiden Jokowi mengaku telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah guna memastikan pelaksanaan Agenda 2030.
"Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs," kata Presiden Jokowi di Hamburg Messe Und Congress.
Indonesia juga akan menggunakan forum PBB di minggu yang akan datang untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review.
Dalam KTT G20, Presiden Jokowi juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Indonesia akan menjadi bagian dari solusi dengan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim antara lain dengan memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru.
Selain itu membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektare gambut dalam lima tahun, dan memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
"Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan reduce-reuse-recycle sebesar 30 persen pada tahun 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70 persen hingga tahun 2025," ujar Presiden Jokowi.
Sementara dalam proses transisi energi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia bekomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan meningkatkan penggunaan biofuels dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.
Di akhir sambutannya, Presiden menegaskan agar negara-negara G20, tidak mundur dari komitmen Agenda 2030 yakni tentang pengendalian perubahan iklim dan transisi energi.
Pertukaran data
Sementara untuk tema perdagangan bebas dan pertumbuhan, satu fokus yang disampaikan oleh Indonesia adalah mengenai reformasi pajak.
Indonesia mengapresiasi upaya OECD dan Negara G20 dalam mengatasi "Base Erosion Profit Shifting (BEPS)", memfasilitasi Automatic Exchange of Information_ (AEOI)", dan mengimplementasikan "Multilateral Instrument (MLI)".
Menurut Presiden Jokowi, semua harus memastikan bahwa AEOI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat.
"Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan. Dari 366 miliar dolar AS aset yang diungkap, sekitar 21 persen adalah aset yang disembunyikan di luar negeri," ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam Leaders Retreat sesi II tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Indonesia menyampaikan komitmen tinggi dalam pelaksanaan Agenda 2030.
Presiden Joko Widodo mengaku telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah guna memastikan pelaksanaan Agenda 2030.
Saat berbicara di Leaders Retreat Sesi II, KTT G20 di Hamburg Jerman, Jumat (7/7), Presiden Jokowi secara sekaligus menyampaikan dua tema, yakni tentang (i) perdagangan global dan pertumbuhan, serta (ii) pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan ketahanan energi.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Indonesia menyampaikan komitmen tinggi dalam pelaksanaan Agenda 2030. Presiden Jokowi mengaku telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah guna memastikan pelaksanaan Agenda 2030.
"Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs," kata Presiden Jokowi di Hamburg Messe Und Congress.
Indonesia juga akan menggunakan forum PBB di minggu yang akan datang untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review.
Dalam KTT G20, Presiden Jokowi juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Indonesia akan menjadi bagian dari solusi dengan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim antara lain dengan memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru.
Selain itu membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektare gambut dalam lima tahun, dan memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
"Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan reduce-reuse-recycle sebesar 30 persen pada tahun 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70 persen hingga tahun 2025," ujar Presiden Jokowi.
Sementara dalam proses transisi energi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia bekomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan meningkatkan penggunaan biofuels dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.
Di akhir sambutannya, Presiden menegaskan agar negara-negara G20, tidak mundur dari komitmen Agenda 2030 yakni tentang pengendalian perubahan iklim dan transisi energi.
Pertukaran data
Sementara untuk tema perdagangan bebas dan pertumbuhan, satu fokus yang disampaikan oleh Indonesia adalah mengenai reformasi pajak.
Indonesia mengapresiasi upaya OECD dan Negara G20 dalam mengatasi "Base Erosion Profit Shifting (BEPS)", memfasilitasi Automatic Exchange of Information_ (AEOI)", dan mengimplementasikan "Multilateral Instrument (MLI)".
Menurut Presiden Jokowi, semua harus memastikan bahwa AEOI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat.
"Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan. Dari 366 miliar dolar AS aset yang diungkap, sekitar 21 persen adalah aset yang disembunyikan di luar negeri," ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam Leaders Retreat sesi II tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017