Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan Badan Pengawas Pemilu di wilayah itu dapat memaklumi kondisi keuangan pemprov setempat terkait dampaknya bagi anggaran pengawasan Pilkada 2018.
"Saya harapkan berapa pun anggarannya, tolong dimaklumi karena nyari duit itu sekarang susah. Target-target kita tidak tercapai, bukan hanya lokal, nasional juga begitu. Ekonomi lagi sulit, pajak yang masuk sedikit, sedangkan maunya kita banyak," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, karena sulitnya kondisi keuangan Pemprov Bali tidak saja berimbas pada penciutan dana pengawasan dari yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi Bali, termasuk juga pada penyisiran sejumlah program Pemprov Bali.
"Persoalannya bagi duit itu `kan susah, semua harus jalan, infrastruktur harus jalan, yang lain juga. Ini sudah banyak yang dikurangi, Gerbangsadu sudah tidak ada, Simantri dikurangi, bedah rumah dikurangi, semua sudah dikurangi," ujarnya.
Bahkan, tambah Pastika, pengadaan alat kesehatan di RS Bali Mandara juga telah dikurangi hingga Rp40 miliar.
Orang nomor satu di Pemprov Bali itu kembali menjelaskan bahwa persoalan keuangan pemprov itu karena realisasi Silpa pada 2016 di luar yang diharapkan dan juga dana alokasi umum (DAU) akibat pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi belum jelas.
"Silpa tahun lalu diharapkan Rp400 miliar, tetapi realisasinya Rp160 miliar. Ada lagi DAU Rp254 miliar yang sampai hari ini belum jelas. Belum lagi pemasukan yang sangat kurang. Sampai saat ini pemasukan masih tekor banyak," ucapnya.
Oleh karena itu, Pastika mengharapkan Bawaslu Bali agar ikut memikirkan kondisi keuangan pemprov. "Jadi jangan malah dibesar-besarkan bahwa pemilu `nggak` ada," katanya.
Di samping itu, diharapkan untuk memaksimalkan pengawasan oleh unsur saksi, jajaran KPU, masyarakat hingga media.
"Saya harapkan lembaga -lembaga yang sudah ada bekerja sajalah itu. Selama ini kan sudah dapat gaji juga, kerjalah sekarang," ujar Pastika.
Sebelumnya Bawaslu Bali mengajukan usulan pengawasan untuk Pilkada Bali 2018 sebesar Rp68 miliar. Usulan tersebut telah melalui penyisiran dari usulan semula Rp73 miliar.
Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan dari usulan yang diajukan Bawaslu Bali tersebut, kemampuan Pemprov Bali untuk mendanai pengawasan berkisar Rp30 miliar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Saya harapkan berapa pun anggarannya, tolong dimaklumi karena nyari duit itu sekarang susah. Target-target kita tidak tercapai, bukan hanya lokal, nasional juga begitu. Ekonomi lagi sulit, pajak yang masuk sedikit, sedangkan maunya kita banyak," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, karena sulitnya kondisi keuangan Pemprov Bali tidak saja berimbas pada penciutan dana pengawasan dari yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi Bali, termasuk juga pada penyisiran sejumlah program Pemprov Bali.
"Persoalannya bagi duit itu `kan susah, semua harus jalan, infrastruktur harus jalan, yang lain juga. Ini sudah banyak yang dikurangi, Gerbangsadu sudah tidak ada, Simantri dikurangi, bedah rumah dikurangi, semua sudah dikurangi," ujarnya.
Bahkan, tambah Pastika, pengadaan alat kesehatan di RS Bali Mandara juga telah dikurangi hingga Rp40 miliar.
Orang nomor satu di Pemprov Bali itu kembali menjelaskan bahwa persoalan keuangan pemprov itu karena realisasi Silpa pada 2016 di luar yang diharapkan dan juga dana alokasi umum (DAU) akibat pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi belum jelas.
"Silpa tahun lalu diharapkan Rp400 miliar, tetapi realisasinya Rp160 miliar. Ada lagi DAU Rp254 miliar yang sampai hari ini belum jelas. Belum lagi pemasukan yang sangat kurang. Sampai saat ini pemasukan masih tekor banyak," ucapnya.
Oleh karena itu, Pastika mengharapkan Bawaslu Bali agar ikut memikirkan kondisi keuangan pemprov. "Jadi jangan malah dibesar-besarkan bahwa pemilu `nggak` ada," katanya.
Di samping itu, diharapkan untuk memaksimalkan pengawasan oleh unsur saksi, jajaran KPU, masyarakat hingga media.
"Saya harapkan lembaga -lembaga yang sudah ada bekerja sajalah itu. Selama ini kan sudah dapat gaji juga, kerjalah sekarang," ujar Pastika.
Sebelumnya Bawaslu Bali mengajukan usulan pengawasan untuk Pilkada Bali 2018 sebesar Rp68 miliar. Usulan tersebut telah melalui penyisiran dari usulan semula Rp73 miliar.
Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan dari usulan yang diajukan Bawaslu Bali tersebut, kemampuan Pemprov Bali untuk mendanai pengawasan berkisar Rp30 miliar. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017