Denpasar (Antara Bali) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Bali siap melindungi para pelaku usaha lokal yang ada di Pulau Dewata, sehingga usahanya dapat bersaing dengan pengusaha dari luar dan akhirnya memajukan provinsi eksotik itu.
"Upaya itu (perlindungan), kami lakukan, agar para pengusaha lokal di kabupaten/kota se-Bali dapat mengembangkan potensi usahanya," kata Ketua Kadin Bali, A.A Ngurah Alit Wiraputra, di Denpasar, Minggu.
Untuk program Kadin Bali ke depan, pihaknya mengupayakan pemerataan pembangunan usaha untuk meningkatkan peluang pengusaha di daerah tertinggal agar memberikan kontribusi nyata untuk Bali.
Pihaknya sangat kagum dengan data BPS yang disampaikan beberapa waktu lalu, karena jumlah pengusaha di Bali mencapai 482.484 orang, atau sama artinya 12 persen dari jumlah penduduk Bali.
Namun, pihaknya mempertanyakan berapa persen dari total pengusaha tersebut yang merupakan orang lokal Bali, kemudian berapa persennya pengusaha yang bukan masyarakat lokal Bali.
"Karena investasi di Bali ada tiga komponen yang terlibat yakni pengusaha internasional, nasional dan lokal. Dari sini, kami ingin data ini dapat diperjelas," ujarnya.
Sebelumnya, Kadin Bali juga meminta moratorium untuk akomodasi wisata di Bali Selatan, karena pihaknya menginginkan investor yang masuk juga dapat berinvestasi di Bali Timur, Bali Barat dan Bali Utara.
"Hal ini juga perlu didukung infrastruktur yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan investasi mereka di daerah itu, sedangkan di Bali Selatan itu kondisinya seperti saat ini, namun infrastrukturnya sangat mendukung," katanya.
Untuk kebutuhan konstruksi di Bali saat ini, masih mengimpor dari luar, sehingga menjadi pertanyaan bersama karena akan berpengaruh terhadap nilai tambah yang dihasilkan, sehingga harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan statistik.
Hal ini perlu sinkronisasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maupun perkembangan usaha yang ada di Pulau Dewata. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Upaya itu (perlindungan), kami lakukan, agar para pengusaha lokal di kabupaten/kota se-Bali dapat mengembangkan potensi usahanya," kata Ketua Kadin Bali, A.A Ngurah Alit Wiraputra, di Denpasar, Minggu.
Untuk program Kadin Bali ke depan, pihaknya mengupayakan pemerataan pembangunan usaha untuk meningkatkan peluang pengusaha di daerah tertinggal agar memberikan kontribusi nyata untuk Bali.
Pihaknya sangat kagum dengan data BPS yang disampaikan beberapa waktu lalu, karena jumlah pengusaha di Bali mencapai 482.484 orang, atau sama artinya 12 persen dari jumlah penduduk Bali.
Namun, pihaknya mempertanyakan berapa persen dari total pengusaha tersebut yang merupakan orang lokal Bali, kemudian berapa persennya pengusaha yang bukan masyarakat lokal Bali.
"Karena investasi di Bali ada tiga komponen yang terlibat yakni pengusaha internasional, nasional dan lokal. Dari sini, kami ingin data ini dapat diperjelas," ujarnya.
Sebelumnya, Kadin Bali juga meminta moratorium untuk akomodasi wisata di Bali Selatan, karena pihaknya menginginkan investor yang masuk juga dapat berinvestasi di Bali Timur, Bali Barat dan Bali Utara.
"Hal ini juga perlu didukung infrastruktur yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan investasi mereka di daerah itu, sedangkan di Bali Selatan itu kondisinya seperti saat ini, namun infrastrukturnya sangat mendukung," katanya.
Untuk kebutuhan konstruksi di Bali saat ini, masih mengimpor dari luar, sehingga menjadi pertanyaan bersama karena akan berpengaruh terhadap nilai tambah yang dihasilkan, sehingga harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan statistik.
Hal ini perlu sinkronisasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maupun perkembangan usaha yang ada di Pulau Dewata. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017