Oleh IMB Andi Purnomo
Singaraja, 7/3 (Antara) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, menyatakan akan fokus menggencarkan program pengentasan kemiskinan pada 2018, setelah tuntas menyelesaikan permasalahan bidang kesehatan dan perbaikan infrastruktur di daerah itu.
"Pada 2018 kami juga fokus menangani kesejahteraan petani selain kemiskinan yang menjadi prioritas pembangunan utama," kata Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra ketika membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Singaraja, Selasa.
Ia menjelaskan, beberapa program khusus di dalamnya yang terkait dengan kesejahteraan petani seperti mengembangkan pembangunan di bidang pertanian ini, nantinya akan diikuti dengan kegiatan focus group discussion (FGD).
"Fokus kami di 2018 adalah pertanian. Bagaimana kami mengembangkan pertanian di Buleleng dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani," ujarnya.
Disinggung mengenai bidang perekonomian dan juga pengentasan kemiskinan, pihaknya mengungkapkan program pengentasan kemiskinan seiring sejalan dengan program peningkatan kesejahteraan petani. Dengan infrastruktur, akses dan fasilitas sudah tersedia dengan baik, masalah kemiskinan juga diharapkan bisa berkurang.
Menurutnya, dari data BPS, Buleleng mampu menuntaskan masalah kemiskinan sebesar 32 persen dari Rumah Tangga Sangat Miskin menjadi Rumah Tangga Sasaran.
"Pengetasan kemiskinan tetap menjadi agenda pembangunan di Buleleng. Bahkan, sesuai dengan data BPS kami telah berhasil menurunkan jumlah rumah tangga miskin menjadi rumah tangga sasaran sebesar 32 persen. Mereka sudah terangkat dari garis yang sangat miskin," ungkap Sutjidra.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Buleleng, Ir. Gde Dharmaja, M.Si mengatakan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng ini merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses perencanaan.
Setelah dilakukan musrenbang kecamatan, pihaknya mengharapkan masukan dari seluruh stakeholder terkait konsultasi publik. Konsultasi publik ini juga sebagai pematangan dari rancangan awal RKPD yang sudah disusun. (gus)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Singaraja, 7/3 (Antara) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, menyatakan akan fokus menggencarkan program pengentasan kemiskinan pada 2018, setelah tuntas menyelesaikan permasalahan bidang kesehatan dan perbaikan infrastruktur di daerah itu.
"Pada 2018 kami juga fokus menangani kesejahteraan petani selain kemiskinan yang menjadi prioritas pembangunan utama," kata Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra ketika membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Singaraja, Selasa.
Ia menjelaskan, beberapa program khusus di dalamnya yang terkait dengan kesejahteraan petani seperti mengembangkan pembangunan di bidang pertanian ini, nantinya akan diikuti dengan kegiatan focus group discussion (FGD).
"Fokus kami di 2018 adalah pertanian. Bagaimana kami mengembangkan pertanian di Buleleng dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani," ujarnya.
Disinggung mengenai bidang perekonomian dan juga pengentasan kemiskinan, pihaknya mengungkapkan program pengentasan kemiskinan seiring sejalan dengan program peningkatan kesejahteraan petani. Dengan infrastruktur, akses dan fasilitas sudah tersedia dengan baik, masalah kemiskinan juga diharapkan bisa berkurang.
Menurutnya, dari data BPS, Buleleng mampu menuntaskan masalah kemiskinan sebesar 32 persen dari Rumah Tangga Sangat Miskin menjadi Rumah Tangga Sasaran.
"Pengetasan kemiskinan tetap menjadi agenda pembangunan di Buleleng. Bahkan, sesuai dengan data BPS kami telah berhasil menurunkan jumlah rumah tangga miskin menjadi rumah tangga sasaran sebesar 32 persen. Mereka sudah terangkat dari garis yang sangat miskin," ungkap Sutjidra.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Buleleng, Ir. Gde Dharmaja, M.Si mengatakan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng ini merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses perencanaan.
Setelah dilakukan musrenbang kecamatan, pihaknya mengharapkan masukan dari seluruh stakeholder terkait konsultasi publik. Konsultasi publik ini juga sebagai pematangan dari rancangan awal RKPD yang sudah disusun. (gus)
Editor : I Made Andi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017