Denpasar (Antara Bali) - Dinas Pendidikan Provinsi Bali berencana menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memberikan pembekalan pada siswa-siswi SMK yang akan melakukan magang.
"Kerja sama ini khususnya untuk siswa SMK yang mengambil jurusan manajemen dan akuntansi. Lewat kerja sama tersebut, mereka akan difasilitasi sejumlah pelatihan teknis sehingga nantinya siap ditempatkan di desa-desa," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, pemprov setempat berkepentingan agar anak-anak SMK yang magang untuk ditempatkan di desa-desa, di tengah kian besarnya dana yang dikelola desa. Dari dana desa pemerintah pusat saja, setiap desa rata-rata bisa mendapatkan Rp800 juta hingga Rp1 miliar lebih.
"Oleh karena itu, bagaimana dengan besaran dana itu bisa difasilitasi oleh anak-anak SMK untuk menyusun pelaporannya, seperti yang sudah dibekali BPKP. Jadi mereka tidak seperti selama ini yang magang hanya di sejumlah instansi pemerintahan," ujarnya.
Pihaknya juga menjadwalkan bertemu dengan jajaran Musyarawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk membahas rencana kerja sama dengan BPKP tersebut.
Di sisi lain, TIA juga mengharapkan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, maka itulah yang harus diprioritaskan oleh SMK.
"Bali selama ini sangat bergantung dari sektor pariwisata. Demikian juga pemerintah sangat mengharapkan agar menitikberatkan pada sektor kemaritiman di tengah kekayaan potensi laut yang kita miliki dan juga sektor pertanian yang semakin ditinggalkan oleh generasi muda," ujarnya.
Oleh karena itu, kata TIA, bagi SMK yang memiliki ketiga jurusan ini hendaknya dapat lebih fokus untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sehingga akhirnya mereka siap di dunia kerja.
Dia pun tidak menampik untuk sejumlah sekolah yang berada di wilayah agak tertinggal juga dihadapkan pada persoalan guru yang kurang produktif.
"Melihat kondisi seperti ini, semestinya sekolah dapat bekerja sama dengan dunia usaha. Dengan demikian guru yang bertugas di daerah terpinggirkan bisa dengan cepat mengakses seperti apa sesungguhnya tuntutan dunia kerja," kata TIA. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kerja sama ini khususnya untuk siswa SMK yang mengambil jurusan manajemen dan akuntansi. Lewat kerja sama tersebut, mereka akan difasilitasi sejumlah pelatihan teknis sehingga nantinya siap ditempatkan di desa-desa," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, pemprov setempat berkepentingan agar anak-anak SMK yang magang untuk ditempatkan di desa-desa, di tengah kian besarnya dana yang dikelola desa. Dari dana desa pemerintah pusat saja, setiap desa rata-rata bisa mendapatkan Rp800 juta hingga Rp1 miliar lebih.
"Oleh karena itu, bagaimana dengan besaran dana itu bisa difasilitasi oleh anak-anak SMK untuk menyusun pelaporannya, seperti yang sudah dibekali BPKP. Jadi mereka tidak seperti selama ini yang magang hanya di sejumlah instansi pemerintahan," ujarnya.
Pihaknya juga menjadwalkan bertemu dengan jajaran Musyarawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk membahas rencana kerja sama dengan BPKP tersebut.
Di sisi lain, TIA juga mengharapkan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, maka itulah yang harus diprioritaskan oleh SMK.
"Bali selama ini sangat bergantung dari sektor pariwisata. Demikian juga pemerintah sangat mengharapkan agar menitikberatkan pada sektor kemaritiman di tengah kekayaan potensi laut yang kita miliki dan juga sektor pertanian yang semakin ditinggalkan oleh generasi muda," ujarnya.
Oleh karena itu, kata TIA, bagi SMK yang memiliki ketiga jurusan ini hendaknya dapat lebih fokus untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sehingga akhirnya mereka siap di dunia kerja.
Dia pun tidak menampik untuk sejumlah sekolah yang berada di wilayah agak tertinggal juga dihadapkan pada persoalan guru yang kurang produktif.
"Melihat kondisi seperti ini, semestinya sekolah dapat bekerja sama dengan dunia usaha. Dengan demikian guru yang bertugas di daerah terpinggirkan bisa dengan cepat mengakses seperti apa sesungguhnya tuntutan dunia kerja," kata TIA. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017