Denpasar (Antara Bali) - Dua pasangan peserta Pilkada Buleleng menandatangani surat pernyataan komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas selama nanti terpilih menjadi pemimpin di kabupaten di bagian utara Pulau Bali itu dengan Ombudsman Republik Indonesia.
"Kami mengapresiasi semua rencana dan visi mereka. Namun, bagaimanapun kami lihat implementasinya, Ombudsman akan terus melakukan pengawasan dan menagih janji mereka," kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab di sela-sela penandatanganan komitmen tersebut di Denpasar, Jumat.
Ada empat butir komitmen yang ditandatangani oleh dua pasangan peserta Pilkada Buleleng yang "nasibnya" ditentukan 15 Februari mendatang tersebut. Pilkada Buleleng sendiri diikuti oleh pasangan nomor urut 1 Dewa Nyoman Sukrawan-I Gede Dharma Wijaya (paket Surya) dan pasangan nomor urut 2 Putu Agus Suradnyana-dr I Nyoman Sutjidra (paket PASS).
Selain komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, ada tiga butir komitmen lainnya yang "dituntut" Ombudsman RI.
Komitmen berikutnya adalah bekerja sama dengan ORI Bali sebagai lembaga negara pengawasan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng, berkomitmen untuk dikoreksi ORI jika terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta yang terakhir berkomitmen untuk menjalankan saran atau rekomendasi ORI terkait perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng.
"Kami harapkan mereka benar-benar melaksanakan komitmen tersebut dan taat pada janji, serta publik ikut mengontrol jalannya pemerintahan," ujar Umar.
Jika mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tambah dia, maka pemimpin daerah wajib melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Jika tidak, tentu akan ada sanksinya.
"Kalau tidak ada komitmen, saya kira bisa terjadi apa yang kita dengar dari publik, hanya janji-janji `doang`. Ini kami tidak ingin terjadi lagi," ucapnya.
Sementara itu, kedua pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buleleng yang hadir dalam kesempatan penandatanganan itu, sebelum meneken komitmen, didahului dengan penyampaian visi misi masing-masing.
Paket Surya yang maju lewat jalur perseorangan mengungkapkan fokus pada tiga sektor yakni kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
Pihaknya berjanji untuk mengurangi beban kebutuhan primer yang dihadapi masyarakat. Apalagi Buleleng dihadapkan dengan persoalan jumlah penduduk yang cukup besar, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta wilayah yang luas.
Sedangkan Paket PASS yang merupakan pasangan petahana juga mengatakan menaruh perhatian terhadap sektor kesehatan, diantaranya akan dilakukan dengan penambahan infrastruktur berupa dua rumah sakit bertipe pratama.
Di samping itu, pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Nasdem tersebut tidak memungkiri masih menghadapi pekerjaan rumah terkait pengentasan kemiskinan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami mengapresiasi semua rencana dan visi mereka. Namun, bagaimanapun kami lihat implementasinya, Ombudsman akan terus melakukan pengawasan dan menagih janji mereka," kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab di sela-sela penandatanganan komitmen tersebut di Denpasar, Jumat.
Ada empat butir komitmen yang ditandatangani oleh dua pasangan peserta Pilkada Buleleng yang "nasibnya" ditentukan 15 Februari mendatang tersebut. Pilkada Buleleng sendiri diikuti oleh pasangan nomor urut 1 Dewa Nyoman Sukrawan-I Gede Dharma Wijaya (paket Surya) dan pasangan nomor urut 2 Putu Agus Suradnyana-dr I Nyoman Sutjidra (paket PASS).
Selain komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, ada tiga butir komitmen lainnya yang "dituntut" Ombudsman RI.
Komitmen berikutnya adalah bekerja sama dengan ORI Bali sebagai lembaga negara pengawasan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng, berkomitmen untuk dikoreksi ORI jika terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta yang terakhir berkomitmen untuk menjalankan saran atau rekomendasi ORI terkait perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng.
"Kami harapkan mereka benar-benar melaksanakan komitmen tersebut dan taat pada janji, serta publik ikut mengontrol jalannya pemerintahan," ujar Umar.
Jika mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tambah dia, maka pemimpin daerah wajib melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Jika tidak, tentu akan ada sanksinya.
"Kalau tidak ada komitmen, saya kira bisa terjadi apa yang kita dengar dari publik, hanya janji-janji `doang`. Ini kami tidak ingin terjadi lagi," ucapnya.
Sementara itu, kedua pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buleleng yang hadir dalam kesempatan penandatanganan itu, sebelum meneken komitmen, didahului dengan penyampaian visi misi masing-masing.
Paket Surya yang maju lewat jalur perseorangan mengungkapkan fokus pada tiga sektor yakni kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
Pihaknya berjanji untuk mengurangi beban kebutuhan primer yang dihadapi masyarakat. Apalagi Buleleng dihadapkan dengan persoalan jumlah penduduk yang cukup besar, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta wilayah yang luas.
Sedangkan Paket PASS yang merupakan pasangan petahana juga mengatakan menaruh perhatian terhadap sektor kesehatan, diantaranya akan dilakukan dengan penambahan infrastruktur berupa dua rumah sakit bertipe pratama.
Di samping itu, pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Nasdem tersebut tidak memungkiri masih menghadapi pekerjaan rumah terkait pengentasan kemiskinan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017