Jakarta (Antara Bali) - Kebijakan pemerataan yang menjadi fokus pemerintah saat ini perlu digalakkan guna mengatasi ketimpangan antara berbagai daerah dan menyebarkan kesejahteraan serta pertumbuhan perekonomian.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, di Jakarta, Minggu, pemerintah jangan hanya mengejar pertumbuhan tinggi tetapi harus melihat dampaknya terhadap sejumlah aspek seperti pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kebutuhan dasar.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyorot soal ketimpangan wilayah investasi antara Jawa dan luar Jawa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan program kerja pemerintah pada 2017 dan persiapan 2018 akan fokus pada program pemerataan.
"Meskipun kita tahu angka Gini rasio kita sedikit membaik, tapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu kita harus kerja keras, mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antarwilayah, angka kesenjangan kaya dan miskin," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1).
Presiden menegaskan bahwa program pemerataan ini akan menjadi sebuah konsen besar pemerintahannya ke depan.
Sejumlah pejabat negara seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga mengemukakan bahwa semua pihak diperlakukan adil dan tidak ada perlakuan khusus kepada korporasi besar dalam rangka fokus kepada pemerataan kesejahteraan sektor kelautan dan perikanan.
"Pemerintah ingin menajamkan pertumbuhan ekonomi lebih kepada pemerataan," kata Menteri Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/1).
Menteri Susi menegaskan, pihaknya berencana membuat "affirmative policy" atau kebijakan afirmatif dalam rangka pemerataan sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih diberi kesempatan.
Menurut dia, pihaknya bukannya anti-korporasi besar tetapi pemerintah sebagai regulator wajib untuk memberikan perlakuan yang setara sehingga kondisi perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pihak korporasi besar.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menginginkan kebijakan untuk mendorong infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah tidak menghambat aspek pemerataan yang juga menjadi tujuan nasional.
"Berbagai proyek infrastruktur skala besar yang dikejar target pemenuhannya dengan begitu massif, justru tidak berhubungan dengan produktifitas rakyat dan hanya menguntungkan perusahaan besar. Bukannya pemerataan yang akan didapat, rakyat justru akan semakin kehilangan sumber-sumber kehidupannya," kata Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Khalisah Khalid.
Walhi menilai agenda pemerataan yang bakal menjadi fokus pemerintah pada 2017 harus diletakkan pada upaya mengatasi ketimpangan dan kesenjangan terhadap sumber daya alam atau sumber agraria yang selama ini menjadi akar masalah dari berbagai krisis multidimensi yang terjadi di Tanah Air. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, di Jakarta, Minggu, pemerintah jangan hanya mengejar pertumbuhan tinggi tetapi harus melihat dampaknya terhadap sejumlah aspek seperti pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kebutuhan dasar.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyorot soal ketimpangan wilayah investasi antara Jawa dan luar Jawa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan program kerja pemerintah pada 2017 dan persiapan 2018 akan fokus pada program pemerataan.
"Meskipun kita tahu angka Gini rasio kita sedikit membaik, tapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu kita harus kerja keras, mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antarwilayah, angka kesenjangan kaya dan miskin," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1).
Presiden menegaskan bahwa program pemerataan ini akan menjadi sebuah konsen besar pemerintahannya ke depan.
Sejumlah pejabat negara seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga mengemukakan bahwa semua pihak diperlakukan adil dan tidak ada perlakuan khusus kepada korporasi besar dalam rangka fokus kepada pemerataan kesejahteraan sektor kelautan dan perikanan.
"Pemerintah ingin menajamkan pertumbuhan ekonomi lebih kepada pemerataan," kata Menteri Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/1).
Menteri Susi menegaskan, pihaknya berencana membuat "affirmative policy" atau kebijakan afirmatif dalam rangka pemerataan sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih diberi kesempatan.
Menurut dia, pihaknya bukannya anti-korporasi besar tetapi pemerintah sebagai regulator wajib untuk memberikan perlakuan yang setara sehingga kondisi perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pihak korporasi besar.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menginginkan kebijakan untuk mendorong infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah tidak menghambat aspek pemerataan yang juga menjadi tujuan nasional.
"Berbagai proyek infrastruktur skala besar yang dikejar target pemenuhannya dengan begitu massif, justru tidak berhubungan dengan produktifitas rakyat dan hanya menguntungkan perusahaan besar. Bukannya pemerataan yang akan didapat, rakyat justru akan semakin kehilangan sumber-sumber kehidupannya," kata Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Khalisah Khalid.
Walhi menilai agenda pemerataan yang bakal menjadi fokus pemerintah pada 2017 harus diletakkan pada upaya mengatasi ketimpangan dan kesenjangan terhadap sumber daya alam atau sumber agraria yang selama ini menjadi akar masalah dari berbagai krisis multidimensi yang terjadi di Tanah Air. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017