Denpasar (Antara Bali) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Penjaitan meminta proyek perluasan Pelabuhan Benoa, Bali, segera dilanjutkan demi kepentingan negara.
"Saya berharap ke depan proyek itu dilanjutkan, sebab dari perizinan sudah tidak masalah, termasuk juga analisa dampak lingkungan (amdal) sudah ada," kata Menteri Luhut Penjaitan di sela kunjungan kerja di Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat.
Ia mengatakan secara adminstrasi dan perizinan untuk perluasan Pelabuhan Benoa sudah terpenuhi, berharap kepada pemerintah daerah dan DPRD Kota Denpasar mempercepat proses perizinannya.
"Semua pembangunan ini adalah untuk kepentingan kita bersama. dan tidak ada alasan lagi untuk tidak memproses perizinannya, karena secara administrasi sudah melalui proses dan semua sudah ada," ucapnya.
Luhut Penjaitan lebih lanjut mengatakan pihaknya untuk mempercepat proses pembangunan tersebut siap bertemu dengan pemerintah daerah, termasuk juga DPRD setempat.
Oleh karena itu, kata dia, proyek perluasan tersebut sudah bisa dimulai kembali awal Januari 2017. Sehingga target sesuai dengan perencanaan bisa terwujud tepat waktu.
Luhut Penjaitan mengatakan permasalahan terkait dengan kemaritiman sudah dipetakan, sehingga sudah mengetahui secara detail permasalahan yang dihadapi Indonesia ke depannya.
"Dengan detail data masalah yang dihadapi, maka secara perlahan-lahan bisa diatasi dalam memuluskan program pemerintah, khususnya masalah kemaritiman tersebut," ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, maka proyek percepatan pembangunan bidang kemaritiman bisa dilakukan mulai Januari mendatang.
"Semua pembangunan merupakan program pemerintah, karena itu bidang kemaritiman ada sejumlah pelabuhan yang diperbaiki," ujarnya.
Pada acara kunjungan kerja Menko Maritim, juga didampingi pejabat pemerintah provinsi maupun kota, antara lain Sekretaris Daerah Denpasar Anak Agung Rai Iswara, Dinas Perhubungan Kota Denpasar Gede Astika dan lainnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Hukum dan Sertifikasi Kantor Syahbandar Pelabuhan Benoa I Wayan Suarta mengatakan peluang perluasan pelabuhan masih terbuka. Saat ini di beberapa titik sudah dikeruk hingga standar kedalaman 12 meter.
Begitu juga pengajuan permintaan rekomendasi perluasan Pelabuhan Benoa kepada Pemerintah Kota Denpasar diajukan sejak 2011 oleh Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Benoa. Namun, hingga kini jawaban rekomendasi belum ada dengan alasan masih perlu kajian.
Pada 2020, rencana pengembangan kawasan pelabuhan itu diharapkan sudah terealisasi sehingga mampu menjadi salah satu pelabuhan induk di Indonesia timur.
Rencana pengembangan induk itu meliputi perluasan areal pelabuhan sebanyak 52 hektare (ha), dari lahan yang ada saat ini 100 ha. Dalam upaya menunjang pariwisata, di dalam pelabuhan ini akan dibangun zonasi untuk kapal pesiar, domestik, marina, pelabuhan ikan dan peti kemas. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Saya berharap ke depan proyek itu dilanjutkan, sebab dari perizinan sudah tidak masalah, termasuk juga analisa dampak lingkungan (amdal) sudah ada," kata Menteri Luhut Penjaitan di sela kunjungan kerja di Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat.
Ia mengatakan secara adminstrasi dan perizinan untuk perluasan Pelabuhan Benoa sudah terpenuhi, berharap kepada pemerintah daerah dan DPRD Kota Denpasar mempercepat proses perizinannya.
"Semua pembangunan ini adalah untuk kepentingan kita bersama. dan tidak ada alasan lagi untuk tidak memproses perizinannya, karena secara administrasi sudah melalui proses dan semua sudah ada," ucapnya.
Luhut Penjaitan lebih lanjut mengatakan pihaknya untuk mempercepat proses pembangunan tersebut siap bertemu dengan pemerintah daerah, termasuk juga DPRD setempat.
Oleh karena itu, kata dia, proyek perluasan tersebut sudah bisa dimulai kembali awal Januari 2017. Sehingga target sesuai dengan perencanaan bisa terwujud tepat waktu.
Luhut Penjaitan mengatakan permasalahan terkait dengan kemaritiman sudah dipetakan, sehingga sudah mengetahui secara detail permasalahan yang dihadapi Indonesia ke depannya.
"Dengan detail data masalah yang dihadapi, maka secara perlahan-lahan bisa diatasi dalam memuluskan program pemerintah, khususnya masalah kemaritiman tersebut," ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, maka proyek percepatan pembangunan bidang kemaritiman bisa dilakukan mulai Januari mendatang.
"Semua pembangunan merupakan program pemerintah, karena itu bidang kemaritiman ada sejumlah pelabuhan yang diperbaiki," ujarnya.
Pada acara kunjungan kerja Menko Maritim, juga didampingi pejabat pemerintah provinsi maupun kota, antara lain Sekretaris Daerah Denpasar Anak Agung Rai Iswara, Dinas Perhubungan Kota Denpasar Gede Astika dan lainnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Hukum dan Sertifikasi Kantor Syahbandar Pelabuhan Benoa I Wayan Suarta mengatakan peluang perluasan pelabuhan masih terbuka. Saat ini di beberapa titik sudah dikeruk hingga standar kedalaman 12 meter.
Begitu juga pengajuan permintaan rekomendasi perluasan Pelabuhan Benoa kepada Pemerintah Kota Denpasar diajukan sejak 2011 oleh Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Benoa. Namun, hingga kini jawaban rekomendasi belum ada dengan alasan masih perlu kajian.
Pada 2020, rencana pengembangan kawasan pelabuhan itu diharapkan sudah terealisasi sehingga mampu menjadi salah satu pelabuhan induk di Indonesia timur.
Rencana pengembangan induk itu meliputi perluasan areal pelabuhan sebanyak 52 hektare (ha), dari lahan yang ada saat ini 100 ha. Dalam upaya menunjang pariwisata, di dalam pelabuhan ini akan dibangun zonasi untuk kapal pesiar, domestik, marina, pelabuhan ikan dan peti kemas. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016