Jembrana (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta masyarakat di daerah itu untuk tidak terlalu memilih-milih pekerjaan.
"Prioritas pembangunan Provinsi Bali, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran," kata Sudikerta di depan para peserta Seminar Gerakan Kewirausahaan Purna TKI dan Pemuda Berkarya, di Jembrana, Kamis.
Dalam upaya penanggulangan pengangguran, Pemerintah telah mencanangkan program peningkatan kesempatan kerja, di antaranya melalui sistem antarkerja, yaitu antarkerja lokal, antarkerja daerah, dan antarkerja antarnegara, serta upaya perluasan kesempatan kerja di bidang usaha mandiri dengan program pembinaan kerja mandiri.
Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri, merupakan salah satu upaya guna mengatasi atau mengurangi jumlah pengangguran.
"Kebijakan ini juga untuk mewujudkan hak serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak," ucapnya.
Sudikerta mengemukakan bahwa situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal.
"Lapangan kerja yang cukup tersedia saat ini adalah di sektor informal. Oleh karena itu, rendahnya produktivitas dan pendapatan di sektor informal kerap mendorong sebagian warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri," ujarnya.
Menurut dia, kesempatan kerja di luar negeri selain merupakan peluang juga mengandung tantangan yang bersifat lintas sektor dan lintas negara. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali sejak 2005 menggariskan kebijakan bahwa pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diutamakan adalah pada sektor usaha formal dengan tingkat pendidikan dan keterampilan menengah ke atas.
"Kalau bisa `kan jangan sampai keluar mencari pekerjaan. Selain itu, juga jangan terlalu memilih pekerjaan. Apa pun pekerjaan yang ada, harus kita terima semasih menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Manfaatkan kesempatan yang ada karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi, jangan terlalu memilih pekerjaan," kata Sudikerta.
Ia berharap melalui gerakan kewirausahaan dapat mendorong atau memotivasi masyarakat menjadi wirausaha yang mandiri.
"Di samping itu, agar bisa meningkatkan motivasi para mantan tenaga kerja Indonesia atau para TKI purna untuk dapat berwirausaha serta produktif demi meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Prioritas pembangunan Provinsi Bali, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran," kata Sudikerta di depan para peserta Seminar Gerakan Kewirausahaan Purna TKI dan Pemuda Berkarya, di Jembrana, Kamis.
Dalam upaya penanggulangan pengangguran, Pemerintah telah mencanangkan program peningkatan kesempatan kerja, di antaranya melalui sistem antarkerja, yaitu antarkerja lokal, antarkerja daerah, dan antarkerja antarnegara, serta upaya perluasan kesempatan kerja di bidang usaha mandiri dengan program pembinaan kerja mandiri.
Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri, merupakan salah satu upaya guna mengatasi atau mengurangi jumlah pengangguran.
"Kebijakan ini juga untuk mewujudkan hak serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak," ucapnya.
Sudikerta mengemukakan bahwa situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal.
"Lapangan kerja yang cukup tersedia saat ini adalah di sektor informal. Oleh karena itu, rendahnya produktivitas dan pendapatan di sektor informal kerap mendorong sebagian warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri," ujarnya.
Menurut dia, kesempatan kerja di luar negeri selain merupakan peluang juga mengandung tantangan yang bersifat lintas sektor dan lintas negara. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali sejak 2005 menggariskan kebijakan bahwa pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diutamakan adalah pada sektor usaha formal dengan tingkat pendidikan dan keterampilan menengah ke atas.
"Kalau bisa `kan jangan sampai keluar mencari pekerjaan. Selain itu, juga jangan terlalu memilih pekerjaan. Apa pun pekerjaan yang ada, harus kita terima semasih menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Manfaatkan kesempatan yang ada karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi, jangan terlalu memilih pekerjaan," kata Sudikerta.
Ia berharap melalui gerakan kewirausahaan dapat mendorong atau memotivasi masyarakat menjadi wirausaha yang mandiri.
"Di samping itu, agar bisa meningkatkan motivasi para mantan tenaga kerja Indonesia atau para TKI purna untuk dapat berwirausaha serta produktif demi meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016