Pemkot Denpasar dan Forum Wartawan belajar kiat tata kelola kehumasan ke DKI Jakarta

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) bersama Forum Wartawan Denpasar mempelajari kemitraan dan tata kelola media kehumasan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Denpasar Cokorda Gede Partha Sudarsana di Jakarta, Kamis, mengatakan diperlukan sebuah langkah strategis yang nyata di tengah perkembangan digitalisasi saat ini, terutama berkaitan dengan tata kelola media kehumasan guna meningkatkan citra positif pemerintah.

Kunjungan yang dipimpin Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Cokorda Gede Partha Sudarsana tersebut diterima Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta Raides Haryanto di Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Koharudin beserta jajaran Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan dalam rombongan Pemkot Denpasar juga turut serta Direktur Utama RSUD Wangaya dr AA Made Widiasa dan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar Ida Bagus Gede Arsana.

"Selama ini berbagai program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar sangat dirasakan masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kekurangan yang harus menjadi bahan evaluasi bersama," ujarnya.

Apalagi pelaksanaan pelayanan publik yang semakin kompleks membuat aparatur sipil negara untuk terus berinovasi.

Pelaksanaan kegiatan tersebut secara khusus untuk mempelajari kemitraan dan tata kelola media kehumasan yang sangat terkait untuk menyampaikan informasi berbagai program perencanaan pembangunan dan capaian pembangunan.

Selain itu, beberapa tema pendamping juga menjadi isu strategis dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem dan tata kelola persampahan.

Cok Partha menambahkan, dipilihnya Pemprov DKI Jakarta untuk tempat kunjungan karena sangat erat kaitannya dengan posisi Jakarta sebagai kota metropolitan.

Melalui kegiatan ini pihaknya ingin mengetahui dan mempelajari strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan maupun program-program yang ada. Terlebih, DKI Jakarta menjadi barometer pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Adapun beberapa inovasi yang didapatkan informasinya yakni mulai dari App Jak Lingko, Jala Hoaks, Jakarta Smart City, Transformasi Digital Kehumasan, Satu Data Jakarta, Tata Kelola Berita Jakarta, serta inovasi lainnya yang akan menjadi percontohan di Kota Denpasar.

"Bicara pemerintah daerah, ukuran yang pertama dilihat adalah DKI Jakarta dulu dengan kompleksitas permasalahan yang ada, bagaimana strategi dari pemerintah daerah menurunkannya. Ini yang kita tiru, kita bisa belajar kemudian mengimplementasikannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di kita. Ada tata kelola media, ada strategi publikasi serta kemiskinan stunting dan sebagainya," kata Cok Parta.

Melalui kunjungannya tersebut diharapkan sebagai wahana bertukar inovasi mengenai kemitraan dan tata kelola media serta inovasi dan strategi bidang kehumasan dalam membangun prestasi dan citra positif pemerintah dan pimpinan di mata masyarakat. Hal ini guna mendukung kemajuan kedua daerah, baik Kota Denpasar maupun DKI Jakarta.

Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Raides Haryanto mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi kegiatan Pekan Informasi Peningkatan Wawasan SDM atau Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pemkot Denpasar.

Menurut dia, hal tersebut merupakan momentum untuk meningkatkan kolaborasi dan saling berbagi inovasi untuk kemajuan bersama.

"Tentu kami mengucapkan terima kasih atas dipilihnya DKI Jakarta sebagai lokasi kunjungan. Besar harapan kami beragam inovasi yang ada ini kemudian dapat saling bertukar dan mempelajari untuk kebaikan kedua kota, serta tentunya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat," ucapnya.

Pemprov DKI telah mempersiapkan diri dalam konteks transformasi teknologi digital yakni mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan mengembangkan layanan informasi masyarakat dari konvensional menjadi digital.

"Kami terus menyempurnakan ekosistem guna memberikan layanan informasi melalui kanal kepada masyarakat yang mudah diakses sehingga tidak perlu lama menunggu. Selain itu mengintegrasikan seluruh layanan informasi dalam satu kanal yang semuanya mengakomodir kepentingan masyarakat secara cepat dan akurat," kata Raides.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga melibatkan kalangan profesional di luar ASN setempat untuk turut mengelola kanal informasi publik.