Kuta (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan daerahnya masih menghadapi sejumlah kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menjadikan sebagai Pulau Organik.
"Kami akui masih menemukan beberapa tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan seperti fluktuasi harga produk pertanian, menurunnya minat genarasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dan terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber permodalan usaha tani," kata Sudikerta saat membuka seminar nasional, di Kuta, Badung, Selasa.
Oleh karena itu, dia berharap melalui seminar nasional yang bertajuk "Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional" dapat didiskusikan lebih lanjut dan dicarikan solusi sehingga upaya menjaga ketahanan pangan di Bali dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Sudikerta menambahkan, untuk menjaga ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menargetkan Bali sebagi pulau Organik yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, maka sejak 2009 Pemprov Bali telah melaksanakan program unggulan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), yang mencoba mengintegrasikan pertanian dengan teknologi yang ramah lingkungan dan meminimalisasi penggunaan pupuk kimia.
"Inovasi teknologi yang diterapkan dalam Simantri berorientasi untuk menghasilkan produk organik dengan pendekatan pertanian tekno ekologis," ucapnya.
Selain Simantri, Pemprov Bali juga telah melaksanakan beberapa kebijakan seperti; subsidi ganda pupuk organik dan mengurangi subsidi terhadap pupuk kimia secara bertahap, pengembangan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal dan efektivitas pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan melalui penerapan Puspasari (Pusat pangan Sehat dan Lestari).
Khusus untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok seperti beras, sejak 2003 Pemprov Bali juga telah menyalurkan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah petani dan sai saat ini telah mencapai Rp29,022 miliar dengan target perputaran dana minimal lima kali setahun.
Sementara itu, Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Machmud mengungkapkan apresiasinya terhadap usaha dari Pemprov Bali dalam mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
Menurut dia, identifikasi ketahanan pangan di Indonesia harus dilakukan lebih jauh lagi, hal tersebut melihat dinamika yang terjadi baik dalam pertumbuhan penduduk serta hasil produksi pangan yang masih belum mencukupi kebutuhan penduduk, terus berlanjut.
Untuk itu, ia mengimbau setiap derah yang ada di Indonesia harus medorong pertumbuhan pangan lokalnya masing-masing agar kebutuhan akan pangan impor dapat dikurangi.
"Kebutuhan beras di Indonesia sangat tinggi, untuk itu perlu didorong pangan lokal yang dapat menjadi pengganti beras seperti sagu, umbi-umbian serta berbagai pangan yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi," ucapnya.
Dengan gerakan menggali potensi daerah untuk mendorong pangan lokal, diharapkan dapat mengurangi impor pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk itu saya berharap dengan adanya seminar nasional ini dapat didiskusikan serta dicarikan solusinya bagaimana mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik," ujar Musdalifah. (WDY)
