Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia meminta Badan Program
Pembangunan milik PBB atau United Nations Development Program (UNDP)
untuk menghentikan aliran dana bagi kegiatan kelompok LGBT (lesbian,
gay, biseksual, dan transgender).
Wakil Presiden Jusuf Kalla di
Jakarta, Senin, mengungkapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) telah memanggil perwakilan UNDP di Jakarta untuk
mengklarifikasi berita adanya aliran dana tersebut ke Indonesia.
"UNDP
di Indonesia sudah dipanggil ke Bappenas untuk menjelaskan apa yang
terjadi. (UNDP) Yang di sini (mengaku) tidak tahu dan tidak mengikuti
proyek itu, (dana) itu UNDP di Thailand. Oleh karena itu diminta secara
organisasi untuk memberitahukan ke Thailand supaya jangan melaksanakan
itu," kata Wapres Kalla.
Sebelumnya, diberitakan UNDP bekerja sama dengan Kedutaan Besar
Swedia di Bangkok dan Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID)
mengucurkan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk mendukung berbagai
kegiatan yang dilakukan kaum LGBT.
Dalam keterangannya, UNDP menyebutkan bahwa proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017.
Sejumlah tujuan dari dibentuknya proyek tersebut adalah untuk
mendukung kaum LGBT dalam mengetahui hak mereka, termasuk hak hukum
dalam melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami mereka.
Hasil yang ingin dicapai dari proyek tersebut salah satunya adalah
untuk meningkatkan kemampuan organisasi non-profit LGBT untuk
memobilisasi, menyokong dan berkontribusi melalui dialog, kebijakan dan
aktivitas pemberdayaan komunitas.(WDY)
Indonesia Minta UNDP Hentikan Dana untuk Kelompok LGBT
Senin, 15 Februari 2016 18:16 WIB
