Kepala Dinas Peternakan Tabanan Rusmini di Tabanan, Selasa mengatakan, keberadaan RPH Gubug kondisinya cukup memprihatinkan karena bangunan dan investasi alat yang mencapai miliaran rupiah diharapkan bisa menghasilkan pendapatan, namun nyatanya jauh dari harapan.
Sebelumnya, saat sidak DPRD Tabanan ke RPH tersebut melihat kondisi yang memprihatinkan itu, anggota dewan sempat mewacanakana untuk menutup RPH tersebut.
"Daripada menyedot APBD terus namun tidak menghasilkan apa-apa sesuai harapan, lebih baik ditutup. Namun semua itu akan kita kaji lebih dahulu," ucap anggota Dewan I Made Wardana.
Menurut Rusmini, target awal didirikannya RPH tersebut diharapkan memotong 100 ekor sapi dari 61.000 ribu populasi sapi yang ada di Tabanan.
Meski demikian, kata Rusmini, pihaknya sudah berupaya meningkatkan jumlah pemotongan hewan per hari, namun belum mampu juga sesuai harapan.
"Kami upayakan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, namun sampai sekarang terus terang belum ada perkembangan berarti," ucapnya.
Disinggung soal kendala yang dihadapi, menurut Rusmini, hal yang paling utama adalah daya beli daging sapi di Tabanan yang masih rendah.
Karena itu, wajar saja RPH Gubug tidak bisa mencapai target untuk memotong 100 ekor sapi per hari.
"Kebutuhan akan daging sapi di Tabanan masih rendah, sehingga sapi-sapi yang masuk ke pemotongan juga sedikit," katanya.
Meski kondisnya tidak sesuai harapan, namun sejuah ini, RPH Gubug masih tetap bisa beroperasi seperti biasa.
"Semuanya masih berjalan kok, namun ya itu, baru enam ekor sapi yang di potong per hari," ucapnya.
Dia juga membandingkan RHP Gubug dengan RPH di kabupaten lain, yang dinilai kondisinya hampir sama. "RPH yang ada di Badung yang begitu besar saja dan berpotensi, kondisinya juga hampir sama kok," katanya.
Terkait keberadaan rumah potong hewan ilegal di luar RPH Gubug, yang disebut-sebut mempengaruhi aktivitas RPH Gubug, hal itu ditepis Rusmini. "Tidak ada pemotongan hewan ilegal, kami sudah cek ke lapangan," ujar Rusmini.(*)
: Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
