Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah berupaya menekan prevalensi perokok usia dini dengan menggandeng berbagai elemen seperti lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi dalam upaya mewujudkan "Indonesia Sehat".
Kepala Subdit Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif Kementerian Kesehatan T Sandra D Ratih pada acara "Tobacco Control for Healty City Dessination of Smoke Free Monitoring Results" di Kuta, Bali, Kamis mengatakan pemerintah sebagai mitra tentunya mengakomodir masukan pendapat dan gerakan dari masyarakat, agar negara bisa maju dan lebih baik lagi, khususnya bidang derajat kesehatan.
Ia mengatakan dalam forum itu, pihaknya berkoordinasi agar kegiatan Kemenkes didukung oleh masyarakat lewat LSM, akademisi dan elemen masyarakat lainnya menuju "Indonesia Sehat".
Sandra mengatakan salah satu indikator yang bisa dilihat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, menurunkan prevalensi anak yang merokok pada usia 18 tahun ke bawah.
"Dengan demikian, maka negara meski melakukan lebih banyak lagi untuk mengajak elemen bangsa lainnya untuk mencegah perokok usia dini. Jangan sampai mereka menjadi target berikutnya setelah orang dewasa," ucapnya.
Ia mengingatkan jika perokok dewasa relatif sudah adiktif kecanduan sehingga harus ada kemauan kuat untuk berhenti merokok.
Sementara, pada anak-anak usia dini itu, mereka belum mengetahui akan bahaya merokok sehingga perlu terus diberikan pemahaman dan informasi yang memadai secata maksimal.
Sandra menambahkan, selama tahun 2015 cukup banyak kemajuan dicapai dalam hal dukungan regulasi maupun upaya pengendalian tembakau, meski pun dibanding kebutuhannya masih belum cukup.
"Kita tahu, prevelensinya belum menurun tajam, namun itu wajar karena baru diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) akhir tahun 2012 dan sosialisasi hingga 2014," ujarnya.
Sedangkan tahun 2015 pemerintah telah menyiapkan aturan yang bisa mendorong daerah untuk membuat aturan masing-masing dalam pengendalian tembakau dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
"Kemajuan tetap ada. Tapi tidak secepat yang kita harapkan. Bali misalnya cukup bagus hampir semua daerah sudah ada Perda KTR," katanya. (WDY)
