Denpasar (Antara Bali) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dani Anwar mengingatkan aparat penegak hukum tidak "bermain api" seperti yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan lembaga hukum lainnya.

"Jika dalam penegakan hukum sampai `bermain api`, nantinya akan dapat menjadi api dalam sekam," katanya di Denpasar, Minggu.

Ia juga mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani perkara-perkara korupsi sehingga tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

"Hukum tidak boleh tebang pilih, harus berlaku yang sama pada semua yang bersalah. Sesungguhnya sekarang masyarakat kita banyak yang bertanya-tanya, pada kasus korupsi tertentu ada yang pelakunya begitu mudah dijadikan tersangka dan ditahan, namun di pihak lain tidak berlaku seperti itu," katanya.

Menurut dia, rakyat bisa marah dan akan mengadili mereka yang bersalah langsung di jalan-jalan. "Itu yang tidak kami inginkan," ujar senator dari DKI Jakarta itu.

Dani mempertanyakan mengapa hingga sekarang Andi Mallarangeng yang diduga terlibat korupsi dalam proyek Hambalang belum ditahan juga padahal sudah sejak lama ditetapkan menjadi tersangka.

Di sisi lain terkait dengan dugaan kasus korupsi yang terjadi pada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, ia mengatakan memang seharusnya menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan orang biasa karena dirinya merupakan aparat penegak hukum. (M038)


Pewarta: Oleh Ni Luh Rhismawati
Editor : M. Irfan Ilmie

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.