Gubernur Koster minta pembenahan data penerima bansos

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta adanya pembenahan data penerima bantuan jelang uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos).

“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” kata Koster saat mengikuti rapat virtual bersama Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Selasa, ia menilai pembenahan data harus dilakukan seluruh pihak, mengingat program ini adalah kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

Digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan di Bali, sehingga validitas data menjadi faktor utama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan secara adil dan transparan.

Program digitalisasi bantuan sosial di Bali sendiri merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang didorong pemerintah pusat.

Provinsi Bali kemudian menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dijadikan percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam proses dan mekanisme penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan di sembilan kabupaten/kota.

“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujar Koster.

Untuk mendukung program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh wilayah Bali.

Nantinya, para agen akan bertugas membantu masyarakat dalam proses pengajuan bantuan sosial, mulai dari PKH hingga berbagai bantuan sosial lainnya.

Meski program pemerintah pusat hanya untuk digitalisasi bantuan sosial, Pemprov Bali menegaskan transformasi digital ke depan akan terus dikembangkan secara lebih luas dan komprehensif dalam tata kelola pemerintahan di Bali.

“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” ucapnya.

Karena itu, ia meminta seluruh agen digitalisasi yang mengikuti bimbingan teknis mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya secara detail, terukur, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya, karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” ujarnya.

Dengan akuratnya data dan dukungan agen di desa-desa, Gubernur Koster optimistis menyukseskan program tersebut, apalagi tujuannya untuk menuntaskan masalah kemiskinan.

“Validitas data menjadi faktor paling mendasar agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan, karena itu diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah,” tuturnya.

Atas masukan dan dukungan Pemprov Bali, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo menyampaikan terima kasih komitmen dan dukungan penuh Gubernur Bali dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.

Nantinya keberhasilan Provinsi Bali sebagai percontohan uji coba akan menjadi contoh dalam uji coba secara nasional.

“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar, melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di Provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Tirta menambahkan masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah diharapkan melalui skema on demand yang diujicobakan dapat meregistrasi bantuan sosial secara mandiri.