Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Gubernur se-Indonesia rutin mengadakan rapat mengenai perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setiap bulan.
“Kami memandori gubernur, tolong bapak gubernur memandori bupati-bupati, lalu bupati mandori kepala desa-kepala desanya, kalau bisa gubernur sebulan sekali rapat sama bupati,” kata Zulhas, sapaannya.
Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Jumat mengatakan, rapat ini bertujuan untuk pengawasan dan pendampingan Kopdes Merah Putih.
Setelah gubernur yang melakukan rapat sebulan sekali, Zulhas meminta bupati/wali kota rapat dua minggu sekali dengan kepala desa langsung, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan.
Contoh persoalan adalah ketika harga gabah Rp6.500 sedangkan petani hanya menerima Rp5.500 dari Bulog sehingga butuh bantuan agar dibeli sesuai harga yang ditentukan.
Dengan koordinasi yang baik hingga tingkat provinsi maka masalah ini dapat dilaporkan ke pimpinan daerah dan dapat dikoordinasikan dengan Bulog di daerah.
“Jadi maksudnya itu, kita harus saling kerja sama, itu semangat gagasan Presiden, di desa itu ada pusat-pusat kegiatan ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, ini perlu dukungan,” ujar Menko Pangan.
Kepada seluruh gubernur dan wakil gubernur, Zulhas mengatakan, pendampingan ke Kopdes Merah Putih ini membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun.
Jika dahulu untuk mensejahterakan rakyat dilakukan dengan memberi bantuan sosial, ke depan ia ingin pola tersebut diubah menjadi rakyat berdaya dan kreatif lewat koperasi desa.
“Kalau dulu itu beri bantuan, kalau mau cara mudah ambil APBN kasih ke koperasi pinjamkan langsung macet, oleh karena pengalaman itu sekarang kita ingin melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar,” kata dia.
Menko yang juga Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih itu berpesan ke kepala daerah agar koperasi di tiap desa menjalankan bisnis model yang menguntungkan.
Setidaknya ada tujuh bisnis model yang dapat diterapkan di desa yaitu membentuk gerai pupuk, pangkalan LPG, gerai sembako, agen bank himbara, layanan logistik, beras, gabah, dan apotek.
“Desa-desa yang punya pertanian otomatis menjadi agen pupuk, pasti untung karena pupuknya subsidi, ini nanti yang akan memasarkan ke petani adalah kopdes, yang diperlukan keberpihakan, Pupuk Indonesia tidak perlu izin lagi sudah otomatis,” ujar Zulhas.
“Ini untuk menghilangkan tengkulak-tengkulak di desa, sekarang ini harga beras mahal Rp8.000, saya cek petani Rp6.500, berarti ada tengkulak-tengkulak yang harus kita lawan bersama-sama,” sambungnya.
Baca juga: Kementan: Kopdes Merah Putih pangkas distribusi beras
Baca juga: 450 Kopdes Merah Putih di Bali kantongi akta notaris
Baca juga: Menkop: Kopdes Tegal Harum Denpasar jadi contoh skala perkotaan
