Badung (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat kesepakatan dengan seluruh gubernur di wilayah Papua untuk target mengeliminasi malaria hingga tahun 2030.
“Ada dua kesepakatan yang kami sepakati di sini, yang pertama adalah kerja sama dengan seluruh gubernur di Papua untuk target tunggal mengeliminasi malaria di Papua tahun 2030,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Dalam 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria di Badung, Bali, Selasa, Menkes mengatakan dalam memberantas malaria di Papua selain bekerja sama dengan pemerintah provinsi juga dengan Papua Nugini sebagai tetangga.
“Karena ini satu pulau (Papua dan Papua Nugini), jadi nyamuknya sering menyeberang antara Papua dan Papua Nugini,” ujarnya.
Budi Gunadi menjelaskan pentingnya menekan kasus malaria di Papua, sebab di Indonesia 90 persen temuan kasus berasal dari Indonesia bagian timur tersebut.
Catatannya, dari 514 kabupaten/kota, baru 79 persen yang dinyatakan bebas malaria, sementara sisanya didominasi di Papua karena sulit mengeliminasi.
Baca juga: Pemkab Badung ajak semua pihak atasi AIDS, TB dan Malaria
“Ada sedikit di Nusa Tenggara dan Kalimantan, tapi kalau kita bisa menyelesaikan di Papua itu 90 persen selesai, harapannya kalau kita bisa memperbaiki Papua, kita bisa mengeliminasi malaria di Indonesia,” kata Menkes Budi.
Ia mengapresiasi daerah lainnya di Indonesia termasuk Papua yang sudah berupaya menekan kasus malaria, seperti Kabupaten Tanah Ambu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Balangan, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Malinau, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Aceh Jaya.
Terhadap kabupaten tersebut, Budi Gunadi memberikan penghargaan atas inovasi mereka seperti pembentukan pos malaria di tingkat desa dan edukasi ke masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang juga berasal dari tanah Papua memastikan akan bertanggung jawab terhadap pembinaan kepala daerah terkait.
Ia mengucapkan selamat kepada daerah yang berhasil dengan inovasinya menekan sebaran, namun Papua menjadi persoalan besar.
“Sekitar 90 persen (Papua) menyumbangkan data malaria di Indonesia, sehingga ini merupakan salah satu tugas yang akan diberikan kepada para gubernur. Tugas Kemendagri adalah memastikan RPJMD di daerah Papua enam provinsi harus benar-benar dialokasikan atau dananya disiapkan untuk program eliminasi malaria,” ujarnya.
Baca juga: WHO berkomitmen percepat pemberantasan malaria pada 2030
