Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita bersama Kapolda Bali Irjen Pol Sutisna dengan Mayor Jenderal Polisi Yamashaki Kiroto, perwakilan Japan International Corporation Agency (JICA) di Indonesia.
Kapolda Sutisna mengatakan bahwa keberadaan BKPM yang menempati sebuah bangunan di kompleks kantor Lurah Ubud ini, merupakan yang kedua di Indonesia setelah sebelumnya berdiri di Bekasi, Jawa Barat.
"Jadi karena baru di dua tempat, maka keduanya merupakan proyek percontohan yang nantinya diharapkan dapat dikembangkan di daerah lain di Indonesia," katanya.
Yamashaki Kiroto yang juga penasehat Kapolri untuk kerja sama kepolisian dengan Jepang menyebutkan, keberadaan BKPM di Ubud jauh lebih lengkap dan representatif dibandingkan dengan yang telah berdiri di Bekasi.
Tidak hanya masalah kelengkapannya yang disesuaikan dengan daerah pariwisata, namun keberadaan BKPM di Ubud juga melibatkan jajaran Polda Bali dari beberapa unsur satuan.
"Yang di Bekasi hanya dari jajaran Binamitra saja yang dilibatkan atau tergabung dalam BKPM, sementara yang di Ubud melibatkan Satuan Lalu Lintas, Polisi Pariwisata dan Binamitra itu sendiri," katanya.
Di samping itu, kelembagaan BKPM di Ubud juga melibatkan berbagai kalangan di luar institusi Polri.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Gde Sugianyar menambahkan, unsur di luar Polri yang tergabung ke dalam wadah BKPM meliputi para tokoh atau pemucuk adat, tokoh lintasagama, dunia pariwisa, pecalang, unsur pemerintahan dan lain-lain.
"Jadi banyak kalangan tokoh yang tergabung dalam kelembagaan BKPM yang baru berdiri di dua daerah di Indonesia itu," katanya.
BKPM dalam kiprahnya di masyarakat lebih mengedepankan upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas, khususnya di lingkungan obyek wisata Ubud yang kesohor ke mancanegara itu.
Selain itu, lanjut Sugianyar, keberadaan BKPM juga merupakan sebuah wadah untuk melakukan musyawarah guna memecahkan berbagai persoalan yang timbul, sehingga tidak sampai muncul menjadi peristiwa pidana.
Sugianyar mengakui kalau kelahiran BKPM sejauh ini mengadopsi lembaga Kaban yang ada di Jepang. "Ya pada prinsipnya BKPM mirip dengan Kaban yang ada di Jepang, yakni sebuah lembaga yang diperuntukkan bagi Pemolisian Masyarakat (community policing)," ucapnya.
Keberadaan Kaban di Jepang terbukti telah mampu melakukan cegah tangkal terhadap kemungkinan munculnya gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum lainnya di masyarakat.
Hadir pada peresmian pengoperasian BKPM tersebut, Bupati Gianyar Cok Ardana Oka Sukawati, beberapa perwakilan Jepang, anggota dewan, tokoh masyarakat dan kalangan dunia pariwisata.(*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
