Denpasar (Antara Bali) - Legislator DPRD Provinsi Bali menilai pemerintah daerah setempat lambat menekan angka kemiskinan sebagaimana survei Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen, sedangkan angka kemiskinan hanya bisa ditekan 0,22 persen.

"Seharusnya angka kemiskinan bisa lebih diturunkan dan pemerintah tidak boleh lengah. Semestinya dicarikan jalan keluarnya," kata anggota Komisi II DPRD Bali Ketut Suania di Denpasar, Rabu.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan Pemprov Bali mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan jangan sampai hal itu justru meningkat. Selama ini, pemerintah dinilai belum tepat sasaran dalam mengentaskan kemiskinan sehingga hasilnya kurang optimal.

Suania mencontohkan program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) yang digulirkan kerap tidak tepat sasaran sehingga lebih banyak yang gagal. Seperti ketika bantuan Simantri digulirkan di perkotaan justru kelompok yang tidak memiliki lahan.

"Program Simantri ada yang berhasil, tetapi lebih banyak yang gagal, yang berhasil hanya beberapa. Agar tepat sasaran, simantri seharusnya diberikan kepada orang yang tepat dan dilakukan survei dulu," katanya.

Menurut politikus Partai Golkar, masyarakat miskin di Bali didominasi oleh petani sehingga cara ampuh untuk mengentaskannya dengan meningkatkan kesejahateraan melalui perbaikan pertanian.

"Untuk mengentaskan kemiskinan di Bali pertanian harus diperbaiki karena sektor ini masih digeluti hampir 60 persen masyarakat kita yang tersebar di pedesaan," ujar politisi asal Jembrana itu. (LHS/T007)



Editor : Nyoman Budhiana

COPYRIGHT © ANTARA 2026