"Pergeseran itu merusak harga kamar hotel, karena saat ini banyak perusahaan properti membangun hotel baru dengan menawakan tarif promosi yang rendah," kata Ketua DPD PHRI Provinsi Bali Tjokorda Artha Ardana Sukawati, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya tidak dibiarkan terus karena sebenarnya bisnis perhotelan itu merupakan bentuk usaha jasa.
"Seharusnya kami diberikan peranan oleh pemerintah untuk mengontrol pembangunan sarana akomodasi wisata yang baru di Bali," ujarnya menandaskan.
Dia menuturkan, berdasarkan laporan yang diterimanya pada 12 Desember 2012 akan diresmikan beberapa hotel baru di wilayah Pulau Dewata.
Sebelumnya Sekretaris DPD PHRI Bali Perry Markus menilai Harga promosi yang diterapkan hotel baru di Bali, salah satu pemicu terjadinya perang tarif antarakomodasi wisata di wilayah tersebut.(IGT)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
