"Selama ini kami sudah tertekan dengan kehadiran tekstil dari China. Karena harga yang ditawarkan lebih murah dibanding produk tekstil Indonesia," kata Ngurah Mahendra di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, produk tekstil lokal tidak bisa bersaing dengan produk China. Karena tekstil asal negeri tirai bambu tersebut memiliki variasi serta harga yang jauh lebih unggul dari produk Indonesia.
"Kita akan diguyur produk garmen dari China dengan penerapan kerja sama Cina-ASEAN tersebut. Dan kita tidak bisa membatasi lagi," ucapnya.
Menurutnya, China memiliki industri tekstil yang cukup canggih dengan kecepatan produksi tinggi. Peralatan industri mereka lebih bagus dari peralatan industri di Indonesia.
"Kita masih mengandalkan peralatan konvensional, seperti menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Akhirnya kita sulit bersaing dengan mereka," katanya.
Dengan pasar bebas Asean tersebut, maka industri tekstil dalam negeri tidak punya pilihan dan menjadi pihak yang makin terjepit. Jika kondisi ini terus terjadi industri teksil lokal akan bangkrut.
"Produk China di Pulau Dewata memang masih sedikit di kisaran lima persen. Setelah perjanjikan China-ASEAN dilaksanakan maka produk China komposisinya tahun ini kemungkinan meningkat menjadi 10-15 persen," ujar Ngurah Mahendra.
Mahendra yang juga menjabat Wakil Ketua Kamar Dagang dan Perindustrian (KADIN) Bali, Bidang Kebijakan Publik dan Perpajakan menyatakan, harapan mempertahankan industri nasional terhadap serangan produk China, yaitu dengan melakukan gerakan "Cinta Produk Dalam Negeri" (CPDN).
"Jalan satu-satunya adalah gerakan CPDN. Kita sudah tidak bisa memproteksi kualitas yang ditawarkan mereka. Namun semua itu akan kembali pada masyarakat kita. Apakah gerakan CPDN itu akan diikuti oleh warga," tanya Ngurah Mahendra.
Pemerintah harus mengkampanyekan gerakan CPDN . Konsistensi pemerintah dan masyarakat dalam kampanye serta penggunakan produk lokal adalah kunci penyelamatan industri lokal. (*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
