Jakarta (ANTARA) -
Kementerian Pertanian membantah informasi yang menyebutkan bahwa stok beras nasional alami krisis pada Juni 2020, sehingga masyarakat diimbau tidak terkecoh dengan informasi tidak benar tersebut.
Kepala Pusat Distrbusi dan Cadangan Pangan Kementerian Pertanian, Risfaheri menyebutkan bahwa Bulog, sesuai dengan penugasannya harus memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) setidaknya sebesar 1 juta sampai 1,5 juta ton.
"Saat ini CBP di Bulog ada 1,485 juta ton dan akan terus bertambah," kata Risfaheri di Jakarta, Senin.
Baca juga: Mentan : Aman, stok beras selama pandemi COVID-19
Secara rinci, ia menyebutkan bahwa stok beras tersebar tidak hanya di Bulog, melainkan juga di penggilingan, pedagang beras, industri hotel restoran dan katering (horeka), serta rumah tangga.
Data terbaru stok beras pada minggu pertama Juni 2020 yakni sebesar 1,485 juta ton di Bulog, di penggilingan 1,363 juta ton; di pedagang 730.000 ton, dan stok cukup besar ada di Horeka dan rumah tangga.
"Data pengadaan beras Bulog per tanggal 8 Juni 2020, juga masih terus berlangsung. Setidaknya ada 21.667 ton beras telah terserap," kata dia.
Baca juga: Bulog Bali siap adakan operasi pasar beras
Terkait luas sawah dan panen yang akan berlangsung hingga akhir tahun, Kementan terus melakukan monitoring dan analisa ketat dengan menggunakan data metode Kerangka Sampling Area BPS.
Menurut dia, musim tanam kedua sudah dimulai. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak perlu panik terkait ketersediaan beras dalam negeri.
Menurut perhitungan KSA BPS, luas lahan panen bulan Juni mencapai 742.000 hektare, dengan produksi gabah mencapai 3,39 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,95 juta ton beras.
Secara kumulatif tahun 2020 per bulan Juni, total luas lahan panen mencapai 5,829 juta ha, dengan beras tersedia 16,8 juta ton. Dengan konsumsi beras nasional rata-rata sebesar 2,47 juta ton per bulan, maka stok beras nasional secara kumulatif masih surplus 7,71 juta ton.
"Kita semua sudah sepakat satu data pertanian. Jadi jangan ada pihak mengklaim punya data yang lebih akurat dari data BPS. Apalagi data tersebut hanya data 'on desk review'. Data kami data bersama kementerian/lembaga dengan dukungan data spasial satelit," kata Risfaheri.
