Luhut ajak negara "EAS" tangani masalah sampah

Nusa Dua (Antaranews Bali) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajak negara-negara "East Asia Summit" (EAS) untuk bersama menangani masalah sampah plastik di laut karena merupakan isu lintas batas negara. 
     
"Sangat penting bagi kami untuk memperoleh dukungan dan sinergi berbagai kerja sama, terutama dalam pengelolaan sampah plastik di laut yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah RI," kata Menko Luhut ketika menghadiri pertemuan bertema "memerangi sampah plastik di laut" di sela-sela "Our Ocean Conference" di BNDCC Nusa Dua, Bali, Selasa. 
     
Menko Maritim juga menegaskan perlu komitmen dan sinergi berbagai negara, organisasi regional dan internasional, mengingat 80 persen sampah plastik di laut berasal dari wilayah daratan, perubahan perilaku dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait lingkungan. 
     
Hal lain yang ditargetkan Menko Luhut yakni membangun suatu mekanisme kerja sama untuk mengimplementasikan komitmen pada pemimpin EAS, termasuk dalam menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. 
     
Posisi geografis dan kondisi sosial ekonomi yang strategis, kata dia, menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional. 
     
Oleh karena itu, Luhut menambahkan arah kebijakan kelautan dan kemaritiman RI yang jelas menjadi sebuah hal yang sangat prioritas, utamanya bagi diplomasi kemaritiman Indonesia.
     
Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk memerangi Sampah Plastik Laut yang terdiri dari empat pilar utama yaknk perubahan perilaku, mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan.
     
Selain itu mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut serta penegakan hukum, penelitian-pengembangan teknologi-inovasi dan penguatan institusi.
     
Sejalan dengan penyusunan rencana aksi ini, kolaborasi bilateral dan regional juga kerja sama pemerintah dan swasta harus terus digalang untuk mengendalikan sampah plastik laut. 
     
Beberapa negara peserta EAS seperti Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Rusia menyatakan apresiasinya terhadap komitmen dan langkah konkrit yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam mengatasi masalah pencemaran plastik. 
     
Secara resmi, Selandia Baru, sebagai co-sponsor atas inisiatif Indonesia, dan Jepang sangat terkesan dengan pendekatan yang dijalankan Pemerintah RI dengan menekankan pentingnya perubahan perilaku dan menumbuhkan pemahaman bahaya pencemaran plastik dari usia dini melalui upaya kampanye dan kurikulum di sekolah. 
     
Menko Maritim menyambut baik tawaran kerja sama dari berbagai perwakilan negara peserta EAS dan menekankan kembali isu pencemaran laut oleh plastik merupakan permasalahan global serta membutuhkan koordinasi yang erat. 
     
Pertemuan secara umum membahas tindak lanjut berbagai komitmen yang tertuang dalam "statement" para pemimpin EAS akan disepakati pada KTT EAS ke-13 pada 15 November di Singapura tahun ini. 
     
Salah satu tindak lanjut "EAS Leaders’ Statement" tersebut adalah inisiatif Indonesia untuk penyusunan Rencana Aksi Kawasan dalam Penanganan Sampah Plastik di Lautan dalam konteks kerja sama forum EAS. (ed)