Mangupura (Antara Bali) - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta menanggapi positif pandangan umum (PU) empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat terkait rancangan peraturan tentang APBD induk Tahun 2017.
Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Badung, Rabu, pihaknya menanggapi empat fraksi (Golkar, PDIP, Gerindra dan Demokrat) terkait 14 bidang yang menjadi skala prioritas di daerah itu yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"14 bidang ini menyangkut pangan, kesehatan, pendidikan, adat, agama, budaya, jaminan sosial, ketenagakerjaan, pariwisata, tata kelola pemerintah, ekonomi, lingkungan hidup, sarana prasarana wilayah, dan ketentraman, keteriban umum maupun perlindungan masyarakat," ujar I Nyoman Giri Prasta.
Dalam rapat yang membahas Rancangan Penyesuaian Kebijakan Umum APBD Badung dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) itu, pihaknya sangat mengapresiasi usulan, masukan dan saran yang diberikan empat fraksi (Golkar, PDIP, Gerindra dan Demokrat).
"Saya atas nama Pemkab Badung menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada dewan atas kerjasama yang telah terbangun saat ini," ujar Giri Prasta.
Dari 14 bidang yang ditanggapi Giri Prasta, salah satu yang menjadi perhatian Pemkab Badung yakni masukan dan saran dari fraksi PDIP dan Golkar terkait upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung.
Giri Prasta menegaskan, di bidang kesehatan Tahun 2017 Pemkab merancang pembangunan dua puskesmas baru di Puskesmas Petang II dan Puskesmas Kuta Selatan II.
"Pada tahun anggaran 2017 juga melakukan pengadaan kesehatan, maupun tenaga medis serta pelatihan teknis untuk tenaga kesehatan," ujarnya.
Untuk rancangan APBD Tahun 2017 dibidang kesehatan, Pemkab menganggarkan Rp617 miliar lebih, dimana dibandingkan Tahun 2016 untuk alokasi dana dibidang kesehatan hanya Rp601 miliar lebih.
Kemudian, masukan dan saran dari Fraksi Gerindra dan Demokrat terkait regulasi dan pelayanan jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS), Pemkab Badung sedang mempersiapkan langkah-langkah pendataan calon peserta, pencetakan kartu, pengadaan alat kesehatan hingga pendistribusian kartu itu.
"Mulai Tahun 2017 pelayanan kesehatan dilakukan secara terintegritas antara KBS dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar terlaksana dengan baik," ujar Giri Prasta singkat.
Dalam rapat paripurna itu Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung I ketut Suiasa dan sidang itu dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakilnya, I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta, serta anggota dewan dari empat fraksi wakil rakyat itu. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Badung, Rabu, pihaknya menanggapi empat fraksi (Golkar, PDIP, Gerindra dan Demokrat) terkait 14 bidang yang menjadi skala prioritas di daerah itu yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"14 bidang ini menyangkut pangan, kesehatan, pendidikan, adat, agama, budaya, jaminan sosial, ketenagakerjaan, pariwisata, tata kelola pemerintah, ekonomi, lingkungan hidup, sarana prasarana wilayah, dan ketentraman, keteriban umum maupun perlindungan masyarakat," ujar I Nyoman Giri Prasta.
Dalam rapat yang membahas Rancangan Penyesuaian Kebijakan Umum APBD Badung dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) itu, pihaknya sangat mengapresiasi usulan, masukan dan saran yang diberikan empat fraksi (Golkar, PDIP, Gerindra dan Demokrat).
"Saya atas nama Pemkab Badung menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada dewan atas kerjasama yang telah terbangun saat ini," ujar Giri Prasta.
Dari 14 bidang yang ditanggapi Giri Prasta, salah satu yang menjadi perhatian Pemkab Badung yakni masukan dan saran dari fraksi PDIP dan Golkar terkait upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung.
Giri Prasta menegaskan, di bidang kesehatan Tahun 2017 Pemkab merancang pembangunan dua puskesmas baru di Puskesmas Petang II dan Puskesmas Kuta Selatan II.
"Pada tahun anggaran 2017 juga melakukan pengadaan kesehatan, maupun tenaga medis serta pelatihan teknis untuk tenaga kesehatan," ujarnya.
Untuk rancangan APBD Tahun 2017 dibidang kesehatan, Pemkab menganggarkan Rp617 miliar lebih, dimana dibandingkan Tahun 2016 untuk alokasi dana dibidang kesehatan hanya Rp601 miliar lebih.
Kemudian, masukan dan saran dari Fraksi Gerindra dan Demokrat terkait regulasi dan pelayanan jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS), Pemkab Badung sedang mempersiapkan langkah-langkah pendataan calon peserta, pencetakan kartu, pengadaan alat kesehatan hingga pendistribusian kartu itu.
"Mulai Tahun 2017 pelayanan kesehatan dilakukan secara terintegritas antara KBS dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar terlaksana dengan baik," ujar Giri Prasta singkat.
Dalam rapat paripurna itu Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung I ketut Suiasa dan sidang itu dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakilnya, I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta, serta anggota dewan dari empat fraksi wakil rakyat itu. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016