Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali segera mengomunikasikan kebutuhan anggaran pengawasan pilkada dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Gianyar karena waktu pencoblosan yang bersamaan dengan pemilihan gubernur pada Juni 2018.
"Anggaran pengawasan yang sudah kami rancang sangat memungkinkan untuk berubah, karena rencananya anggaran pengawasan untuk pilkada di dua kabupaten tersebut akan dibiayai dari anggaran Pilgub Bali," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di sela pemaparan anggaran pilgub dengan DPRD Bali, di Denpasar, Senin.
Dia mengemukakan, sejauh ini kebutuhan anggaran pengawasan untuk Pemilihan Gubernur dan Wagub Bali yang sudah disepakati dengan eksekutif sejumlah Rp68,96 miliar lebih.
Anggaran sebesar Rp68,96 miliar itu rinciannya digunakan untuk honorarium Panwas (Rp20,55 miliar), kelompok kerja pengawasan (Rp5,09 miliar), sewa gedung, kantor, peralatan kantor, kendaraan roda 4 dan 2, pemeliharaan kendaraan (Rp15,41 miliar), layanan perkantoran (Rp5,87 miliar), pembentukan dan pembinaan/koordinasi Panwas (Rp7,76 miliar), kegiatan pengawasan/pencegahan (Rp5,93 miliar), kegiatan penindakan pelanggaran, sengketan dan hukum (Rp2,77 miliar),perjalanan dinas (Rp5,55 miliar).
"Anggaran Rp68,96 miliar itu belum termasuk sharing dengan anggaran Pilkada Klungkung dan Gianyar. Usulan kami untuk pengawasan Pilkada Klungkung sebesar Rp5,54 miliar dan Pilkada Gianyar sejumlah Rp7,31 miliar," ucap Rudia.
Menurut dia, berdasarkan hasil rapat dengan Komisi I DPRD Provinsi Bali, pihaknya diminta untuk melakukan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten dan Panwaslih di dua kabupaten tersebut.
"Besok kami diundang oleh Gianyar untuk menyampaikan pemaparan, hal yang sama juga kami sampaikan dengan Klungkung bahwa akan dibiayai dari anggaran pilgub," ujar Rudia.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali Tama Tenaya mengatakan bahwa mulai sekarang anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wagub Bali memang harus sudah "disetting" karena tahapan pilkada akan dimulai Juni 2017.
"Kami minta pengajuan anggaran dari KPU, Bawaslu Bali, Polda Bali hingga Korem 163/Wirasatya. Jika ditotal, kebutuhan anggaran semuanya hampir Rp500 miliar," ucapnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menambahkan anggaran tersebut karena jumlahnya besar dialokasikan secara "multiyears", yakni ada yang dianggarkan lewat APBD Bali Induk 2017, APBD Perubahan 2017, dan APBD Bali Induk 2018.
"Terkait dengan Pilkada Klungkung dan Gianyar, bagaimana sharing anggaran dan pengamanannya perlu dikoordinasikan lebih lanjut," ujar Tama Tenaya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Anggaran pengawasan yang sudah kami rancang sangat memungkinkan untuk berubah, karena rencananya anggaran pengawasan untuk pilkada di dua kabupaten tersebut akan dibiayai dari anggaran Pilgub Bali," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di sela pemaparan anggaran pilgub dengan DPRD Bali, di Denpasar, Senin.
Dia mengemukakan, sejauh ini kebutuhan anggaran pengawasan untuk Pemilihan Gubernur dan Wagub Bali yang sudah disepakati dengan eksekutif sejumlah Rp68,96 miliar lebih.
Anggaran sebesar Rp68,96 miliar itu rinciannya digunakan untuk honorarium Panwas (Rp20,55 miliar), kelompok kerja pengawasan (Rp5,09 miliar), sewa gedung, kantor, peralatan kantor, kendaraan roda 4 dan 2, pemeliharaan kendaraan (Rp15,41 miliar), layanan perkantoran (Rp5,87 miliar), pembentukan dan pembinaan/koordinasi Panwas (Rp7,76 miliar), kegiatan pengawasan/pencegahan (Rp5,93 miliar), kegiatan penindakan pelanggaran, sengketan dan hukum (Rp2,77 miliar),perjalanan dinas (Rp5,55 miliar).
"Anggaran Rp68,96 miliar itu belum termasuk sharing dengan anggaran Pilkada Klungkung dan Gianyar. Usulan kami untuk pengawasan Pilkada Klungkung sebesar Rp5,54 miliar dan Pilkada Gianyar sejumlah Rp7,31 miliar," ucap Rudia.
Menurut dia, berdasarkan hasil rapat dengan Komisi I DPRD Provinsi Bali, pihaknya diminta untuk melakukan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten dan Panwaslih di dua kabupaten tersebut.
"Besok kami diundang oleh Gianyar untuk menyampaikan pemaparan, hal yang sama juga kami sampaikan dengan Klungkung bahwa akan dibiayai dari anggaran pilgub," ujar Rudia.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali Tama Tenaya mengatakan bahwa mulai sekarang anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wagub Bali memang harus sudah "disetting" karena tahapan pilkada akan dimulai Juni 2017.
"Kami minta pengajuan anggaran dari KPU, Bawaslu Bali, Polda Bali hingga Korem 163/Wirasatya. Jika ditotal, kebutuhan anggaran semuanya hampir Rp500 miliar," ucapnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menambahkan anggaran tersebut karena jumlahnya besar dialokasikan secara "multiyears", yakni ada yang dianggarkan lewat APBD Bali Induk 2017, APBD Perubahan 2017, dan APBD Bali Induk 2018.
"Terkait dengan Pilkada Klungkung dan Gianyar, bagaimana sharing anggaran dan pengamanannya perlu dikoordinasikan lebih lanjut," ujar Tama Tenaya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016