Denpasar (Antara Bali) - Ribuan masyarakat yang tergabung dalam ForBali kembali melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Bali menuntut penolakan proyek pembangunan reklamasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Kamis.
Koordinator ForBali Wayan "Gendo" Suardana saat berorasi menyatakan Teluk Benoa tidak perlu di reklamasi karena akan berdampak pada lingkungan sekitar, salah satunya abrasi pantai dan meluapnya sungai yang bermuara di teluk tersebut.
"Kami datang ke gedung wakil rakyat ingin menuntut kejelasan sikap DPRD Bali mengenai tuntutan kami menolak proyek reklamasi Teluk Benoa dan mencabut Perpres Nomor 51 tahun 2014," ujarnya.
Ia mengatakan ForBali dan Subayan Desa (tergabung dari sejumlah desa adat di Bali) sempat mendatangi anggota DPRD, Bahkan waktu itu langsung diterima Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama. Pada kesempatan tersebut mereka akan mendukung gerakan dari ForBali.
"Namun kami kecewa terhadap sikap Dewan tidak berani bersikap tegas menyatakan dukungan penolakan dan pencabutan Perpres tersebut. Bahkan mereka hanya memfasilitasi dan mengirimkan surat pengantar dari gerakan ForBali," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya ingin menyampaikan aspirasi rakyat ini agar ditindaklanjuti, karena yang menanggung akibat jika terjadi kerusakan alam atau lingkungan sekitar Teluk Benoa adalah masyarakat Bali sendiri.
"Memang para investor penuh janji manis dengan alasan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan destinasi wisata yang lebih tertata serta terpadu. Bagi kami itu hanya janji-janji saja. Tapi bagi kami penolakan reklamasi adalah menyangkut kerusakan lingkungan dan kawasan suci bagi warga Bali. Kalau mereka akan memberi kesejahteraan mengapa mereka (investor) tidak membangun di daerah lain, yang lahannya masih ada, seperti di Kabupaten Buleleng, Karangasem dan Jembrana," katanya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Bali tidak ada satu pun yang menerima, karena dengan alasan mereka ada kegiatan keluar daerah dan acara di desa adat masing-masing asal anggota Dewan tersebut.
"Anggota Dewan ada kegiatan tugas keluar daerah dan menghadiri acara desa adat masing-masing asal anggota Dewan," kata Sekretaris Dewan (DPRD Bali) Wayan Suarjana.
Aksi demonstrasi mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan menurunkan peralatan pengamanan, antara lain "water canon" dan armada rantis dalam upaya mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan terjadi.
Tetapi para koordinator demonstran tersebut menjamin tidak akan melakukan tindakan anarkhis, sebab aksi yang dilakukan adalah aksi damai.
Setelah mereka melakukan orasi, para demonstran yang sebagian besar menggunakan pakaian adat madya tersebut membubarkan diri dengan berjalan kaki menuju parkir timur Lapangan Bajra Sandi, Renon, Kota Denpasar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Koordinator ForBali Wayan "Gendo" Suardana saat berorasi menyatakan Teluk Benoa tidak perlu di reklamasi karena akan berdampak pada lingkungan sekitar, salah satunya abrasi pantai dan meluapnya sungai yang bermuara di teluk tersebut.
"Kami datang ke gedung wakil rakyat ingin menuntut kejelasan sikap DPRD Bali mengenai tuntutan kami menolak proyek reklamasi Teluk Benoa dan mencabut Perpres Nomor 51 tahun 2014," ujarnya.
Ia mengatakan ForBali dan Subayan Desa (tergabung dari sejumlah desa adat di Bali) sempat mendatangi anggota DPRD, Bahkan waktu itu langsung diterima Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama. Pada kesempatan tersebut mereka akan mendukung gerakan dari ForBali.
"Namun kami kecewa terhadap sikap Dewan tidak berani bersikap tegas menyatakan dukungan penolakan dan pencabutan Perpres tersebut. Bahkan mereka hanya memfasilitasi dan mengirimkan surat pengantar dari gerakan ForBali," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya ingin menyampaikan aspirasi rakyat ini agar ditindaklanjuti, karena yang menanggung akibat jika terjadi kerusakan alam atau lingkungan sekitar Teluk Benoa adalah masyarakat Bali sendiri.
"Memang para investor penuh janji manis dengan alasan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan destinasi wisata yang lebih tertata serta terpadu. Bagi kami itu hanya janji-janji saja. Tapi bagi kami penolakan reklamasi adalah menyangkut kerusakan lingkungan dan kawasan suci bagi warga Bali. Kalau mereka akan memberi kesejahteraan mengapa mereka (investor) tidak membangun di daerah lain, yang lahannya masih ada, seperti di Kabupaten Buleleng, Karangasem dan Jembrana," katanya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Bali tidak ada satu pun yang menerima, karena dengan alasan mereka ada kegiatan keluar daerah dan acara di desa adat masing-masing asal anggota Dewan tersebut.
"Anggota Dewan ada kegiatan tugas keluar daerah dan menghadiri acara desa adat masing-masing asal anggota Dewan," kata Sekretaris Dewan (DPRD Bali) Wayan Suarjana.
Aksi demonstrasi mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan menurunkan peralatan pengamanan, antara lain "water canon" dan armada rantis dalam upaya mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan terjadi.
Tetapi para koordinator demonstran tersebut menjamin tidak akan melakukan tindakan anarkhis, sebab aksi yang dilakukan adalah aksi damai.
Setelah mereka melakukan orasi, para demonstran yang sebagian besar menggunakan pakaian adat madya tersebut membubarkan diri dengan berjalan kaki menuju parkir timur Lapangan Bajra Sandi, Renon, Kota Denpasar. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016