Denpasar (Antara Bali) - Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, menjadwalkan menghadirkan saksi ahli dari Fakultas Perkapalan Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya, pekan depan (13/10) untuk memberikan kesaksiannya terkait dugaan korupsi pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan Bali.
"Kami sudah mendapatkan jawaban dari tim ahli dari ITS yang akan datang memenuhi permintaan kami pada Kamis depan, namun saksi ahli dari Dirjen Kementerian KKP belum mendapatkan kejelasan," kata Jaksa Penyidik Kejati Bali, Wayan Suardi, di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, akan dihadirkan dua saksi ahli dari dua lembaga itu bertujuan untuk memaparkan beberapa data dari sisi ilmiah dan akademisi, serta sisi aturan dari Irjen.
"Data yang diminta telah dikirim, sebagai dasar untuk melakukan tinjauan," ujarnya.
Dugaan korupsi kapal bantuan dari Kementrian KKP belum dilakukan ekspose menyeluruh karena perlunya saksi-saksi ahli yang berkompeten menjelaskan kasus ini.
Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan bersama Kasi Penyidikan Dr Akmal Kodrat, sebelumnya menyatakan untuk ekspose kecil telah dilakukan yaitu untuk mengetahui progres perkembangan kasus itu.
Namun, ekspose penetapan tersangka, setelah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan belum dilakukan karena masih menunggu pemeriksaan saksi berkompeten dari Kementerian KKP di Jakarta.
Untuk nama-nama pejabat yang terlibat kasus tersebut, Akmal tidak mau mengungkapkannya dengan dalil saksi masih dirahasiakan, sehingga nanti dalam penetapan tersangka atau dalam sidang akan terbuka semuanya.
Sementara itu, dugaan bantuan sosial yang dikeluarkan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Bali yakni tujuh kapal nelayan senilai Rp10 miliar lebih, telah dinyatakan `naik kelas`.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali masih berkutat dengan penyelidikan, mulai 19 April 2016, mulai tahap penyidikan. Dengan demikian, dugaan adanya kerugian negara terpenuhi. Segala pemeriksaan pun mulai dibuatkan berita acara penyidikan (BAP). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami sudah mendapatkan jawaban dari tim ahli dari ITS yang akan datang memenuhi permintaan kami pada Kamis depan, namun saksi ahli dari Dirjen Kementerian KKP belum mendapatkan kejelasan," kata Jaksa Penyidik Kejati Bali, Wayan Suardi, di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, akan dihadirkan dua saksi ahli dari dua lembaga itu bertujuan untuk memaparkan beberapa data dari sisi ilmiah dan akademisi, serta sisi aturan dari Irjen.
"Data yang diminta telah dikirim, sebagai dasar untuk melakukan tinjauan," ujarnya.
Dugaan korupsi kapal bantuan dari Kementrian KKP belum dilakukan ekspose menyeluruh karena perlunya saksi-saksi ahli yang berkompeten menjelaskan kasus ini.
Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan bersama Kasi Penyidikan Dr Akmal Kodrat, sebelumnya menyatakan untuk ekspose kecil telah dilakukan yaitu untuk mengetahui progres perkembangan kasus itu.
Namun, ekspose penetapan tersangka, setelah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan belum dilakukan karena masih menunggu pemeriksaan saksi berkompeten dari Kementerian KKP di Jakarta.
Untuk nama-nama pejabat yang terlibat kasus tersebut, Akmal tidak mau mengungkapkannya dengan dalil saksi masih dirahasiakan, sehingga nanti dalam penetapan tersangka atau dalam sidang akan terbuka semuanya.
Sementara itu, dugaan bantuan sosial yang dikeluarkan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Bali yakni tujuh kapal nelayan senilai Rp10 miliar lebih, telah dinyatakan `naik kelas`.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali masih berkutat dengan penyelidikan, mulai 19 April 2016, mulai tahap penyidikan. Dengan demikian, dugaan adanya kerugian negara terpenuhi. Segala pemeriksaan pun mulai dibuatkan berita acara penyidikan (BAP). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016