Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali selama 2016 menargetkan untuk dapat membuat sebanyak 12 ribu lubang biopori di seluruh kabupaten/kota di Pulau Dewata dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
"Dari awal tahun sampai saat ini, baru sekitar 7.000. Target kita sekitar 12 ribu, sama dengan tahun sebelumnya," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, di setiap kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Bali juga sudah dibuat lubang biopori, minimal ada 15 biopori untuk setiap SKPD.
"Tetapi tergantung luas halaman masing-masing kantor, rata-rata 15, kalau di BLH sendiri ada 80 lubang biopori," ucapnya.
Selain itu, tambah Suarjana, membuat lubang biopori juga diwajibkan pada sekolah-sekolah di Bali terutama yang sudah menyandang status Adiwiyata dan juga Desa Sadar Lingkungan.
"Setiap sekolah Adiwiyata minimal 100 lubang biopori, sedangkan kalau yang menyandang Adiwiyata Mandiri kewajibannya 200," ujarnya.
Saat ini, sekolah Adiwiyata Mandiri sudah ada 15 dan yang Adiwiyata saja sudah lebih dari 200 sekolah. "Yang jelas dengan pembuatan biopori ini ditujukan supaya halaman bisa benar-benar dimanfaatkan untuk menampung air," kata Suarjana.
Pihaknya berharap gerakan lubang resapan biopori dapat memberikan dampak positif bagi pelestarian lingkungan di Bali, khususnya komitmen untuk menanggulangi krisis air yang terjadi saat musim kemarau.
"Biopori itu, di samping untuk menahan air, juga bisa memanen sampah menjadi kompos. Selanjutnya kompos dapat dimanfaatkan untuk taman-taman di perkantoran.
Selain biopori, kata Suarjana, untuk menahan air, juga bisa melalui ruang terbuka hijau. Khususnya untuk hotel-hotel, seharusnya 40 persen merupakan ruang terbuka hijau. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Dari awal tahun sampai saat ini, baru sekitar 7.000. Target kita sekitar 12 ribu, sama dengan tahun sebelumnya," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, di setiap kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Bali juga sudah dibuat lubang biopori, minimal ada 15 biopori untuk setiap SKPD.
"Tetapi tergantung luas halaman masing-masing kantor, rata-rata 15, kalau di BLH sendiri ada 80 lubang biopori," ucapnya.
Selain itu, tambah Suarjana, membuat lubang biopori juga diwajibkan pada sekolah-sekolah di Bali terutama yang sudah menyandang status Adiwiyata dan juga Desa Sadar Lingkungan.
"Setiap sekolah Adiwiyata minimal 100 lubang biopori, sedangkan kalau yang menyandang Adiwiyata Mandiri kewajibannya 200," ujarnya.
Saat ini, sekolah Adiwiyata Mandiri sudah ada 15 dan yang Adiwiyata saja sudah lebih dari 200 sekolah. "Yang jelas dengan pembuatan biopori ini ditujukan supaya halaman bisa benar-benar dimanfaatkan untuk menampung air," kata Suarjana.
Pihaknya berharap gerakan lubang resapan biopori dapat memberikan dampak positif bagi pelestarian lingkungan di Bali, khususnya komitmen untuk menanggulangi krisis air yang terjadi saat musim kemarau.
"Biopori itu, di samping untuk menahan air, juga bisa memanen sampah menjadi kompos. Selanjutnya kompos dapat dimanfaatkan untuk taman-taman di perkantoran.
Selain biopori, kata Suarjana, untuk menahan air, juga bisa melalui ruang terbuka hijau. Khususnya untuk hotel-hotel, seharusnya 40 persen merupakan ruang terbuka hijau. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016