Hangzhou (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kerja
sama internasional dalam perpajakan untuk menghindari adanya
penghindaraan pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di
masing-masing negara anggota G20.
Presiden Jokowi baru saja mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Hangzhou International Expo Center, Republik Rakyat Tiongkok, Senin.
Saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua KTT G20, Presiden menyampaikan bahwa kebutuhan akan kerja sama internasional dalam perpajakan berguna untuk menghindari adanya penghindaraan pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota G20.
"Ke depan semua mengatakan bahwa perpajakan harus dirombak. Kita pun juga sama. Kita sudah mendahalui dengan tax amnesty. Tax amnesty ini adalah arah menuju reformasi perpajakan kita, jangan dianggap ini berdiri sendiri. Tidak," ucap Presiden kepada jurnalis asal Indonesia di lobby hotel Dahua Boutique sebelum berangkat menuju bandara Internasional Xiaoshan Hangzhou, Tiongkok.
Presiden menjelaskan bahwa program tax amnesty telah mengikuti tren dunia yang menginginkan adanya pembaharuan total di bidang perpajakan.
"Jangan sampai misalnya Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) kita, Undang-Undang PPh kita, Undang-Undang PPn kita ini ditinggal oleh tren dunia yang sudah menuju ke arah pembaharuan total. Ini juga harus diikuti, agar kita tidak ditinggal," jelas Presiden.
Di KTT G20, Presiden juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka dan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif ke depannya.
"Jadi kita ingin mendukung upaya-upaya ekonomi melalui kerja sama antar negara, melalui kerja sama antara anggota-anggota G20. Dan kita sendiri ingin agar implementasi itu segera kita kerjakan secepat-cepatnya karena tanpa itu kita akan betul-betul ditinggal," ucap Presiden.
Di dalam forum G20 itu, Presiden juga mengaskan tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, khususnya agama Islam.
"Saya tadi menyampaikan secara tegas bahwa Indonesia menekankan tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, khususnya agama Islam. Secara tegas kami sampaikan itu. Dan terorisme juga harus didekati dengan smart approach yaitu lewat pendekatan soft power approach dan hard power approach, ini yang terus kita tekankan," ujar Presiden.
Hal lainnya yang juga disampaikan Presiden di forum G20 adalah semua negara bergerak untuk memberantas korupsi.
"Karena korupsi menyebabkan adanya kemiskinan, adanya keterbelakangan, adanya kebodohan. Karena titik ini merupakan sebuah titik krusial yang harus diberantas bersama-sama dan dengan cara tadi keterbukaan informasi, keterbukaan perpajakan, keterbukaan perbankan. Ini saya kira arahnya tren dunia akan menuju ke sana," ucap Presiden.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Presiden Jokowi baru saja mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Hangzhou International Expo Center, Republik Rakyat Tiongkok, Senin.
Saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua KTT G20, Presiden menyampaikan bahwa kebutuhan akan kerja sama internasional dalam perpajakan berguna untuk menghindari adanya penghindaraan pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota G20.
"Ke depan semua mengatakan bahwa perpajakan harus dirombak. Kita pun juga sama. Kita sudah mendahalui dengan tax amnesty. Tax amnesty ini adalah arah menuju reformasi perpajakan kita, jangan dianggap ini berdiri sendiri. Tidak," ucap Presiden kepada jurnalis asal Indonesia di lobby hotel Dahua Boutique sebelum berangkat menuju bandara Internasional Xiaoshan Hangzhou, Tiongkok.
Presiden menjelaskan bahwa program tax amnesty telah mengikuti tren dunia yang menginginkan adanya pembaharuan total di bidang perpajakan.
"Jangan sampai misalnya Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) kita, Undang-Undang PPh kita, Undang-Undang PPn kita ini ditinggal oleh tren dunia yang sudah menuju ke arah pembaharuan total. Ini juga harus diikuti, agar kita tidak ditinggal," jelas Presiden.
Di KTT G20, Presiden juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka dan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif ke depannya.
"Jadi kita ingin mendukung upaya-upaya ekonomi melalui kerja sama antar negara, melalui kerja sama antara anggota-anggota G20. Dan kita sendiri ingin agar implementasi itu segera kita kerjakan secepat-cepatnya karena tanpa itu kita akan betul-betul ditinggal," ucap Presiden.
Di dalam forum G20 itu, Presiden juga mengaskan tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, khususnya agama Islam.
"Saya tadi menyampaikan secara tegas bahwa Indonesia menekankan tidak ada kaitan antara terorisme dengan agama, khususnya agama Islam. Secara tegas kami sampaikan itu. Dan terorisme juga harus didekati dengan smart approach yaitu lewat pendekatan soft power approach dan hard power approach, ini yang terus kita tekankan," ujar Presiden.
Hal lainnya yang juga disampaikan Presiden di forum G20 adalah semua negara bergerak untuk memberantas korupsi.
"Karena korupsi menyebabkan adanya kemiskinan, adanya keterbelakangan, adanya kebodohan. Karena titik ini merupakan sebuah titik krusial yang harus diberantas bersama-sama dan dengan cara tadi keterbukaan informasi, keterbukaan perpajakan, keterbukaan perbankan. Ini saya kira arahnya tren dunia akan menuju ke sana," ucap Presiden.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016