Denpasar (Antara Bali) - Bupati Badung Anak Agung Gede Agung mengatakan, pihaknya sudah siap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Coorperation-APEC) yang rencananya digelar November 2013.
"Secara substansial, kami dari Pemkab Badung saat ini sedang bekerja keras untuk mensukseskan dua kegiatan besar, yaitu Asean Summit pada 2012 dan KTT APEC 2013," katanya di Denpasar, Kamis.
Namun, menurut bupati pada acara sosialisasi kegiatan APEC,sarana pendukung yang akan dibangun di kawasan Jimbaran tersebut masih terbentur oleh aturan, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.
"Yang menjadi persoalan tata ruang di Bali dan Badung saat ini belum selesai sehingga menyulitkan pembangunan berbagai sarana untuk mensukseskan acara tersebut," katanya.
Bupati Gede Agung menyebutkan, beberapa sarana yang dimaksud, antara lain pembangunan sarana "Convention Bali International Park" yang akan dibangun oleh PT Jimbaran Hijau.
Begitu juga pembangunan jalan layang, fasilitas bandara, pembangunan jalan bawah tanah di simpang Dewa Ruci dan juga masalah kebersihan.
"Fasilitas tersebut hingga saat ini belum mulai dibangun karena persoalan RTRW belum selesai," ucapnya.
Ia mengaku saat ini tim dari Pemkab Badung sedang berada di Jakarta dalam rangka membicarakan persoalan tersebut dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktur PT Jimbaran Hijau Frans Bambang Siswanto mengatakan, saat ini seluruh desain untuk membangun Convention Center untuk APEC yang berlokasi di Bukit Jimbaran, yaitu berlokasi antara Four Seasson Hotel dengan Ayana Hotel sudah selesai.
Gedung pertemuan tersebut berkapasitas 10 ribu orang, lengkap dengan ruang pameran, diskusi dan pleno serta 21 kediaman berstandar internasional bagi kepala negara sebagaimana layaknya sebuah istana.
Selain itu juga akan dibangun berbagai fasilitas lainnya dengan standar internasional. Pembangunan tersebut dilakukan di atas lahan 54 hektare dari 250 hektare yang disiapkan. Pembangunan ini dilakukan karena gedung pertemuan yang selama ini dipakai di Westin Hotel, Nusa Dua itu sudah tidak memenuhi standar lagi.
Ia mengatakan, ternyata seluruh fasilitas tersebut hingga saat ini belum dimulai dan kendala utama adalah belum turunnya seluruh perizinan serta kendala tata ruang lainnya.
"Secara pribadi, seluruh persoalan tersebut merupakan tanggung jawab negara karena saya tidak mau sibuk dengan persoalan tersebut. Seluruhnya akan diurus oleh negara. Tugas saya adalah hanya mencarikan dana pembangunan sebesar Rp2,7 triliun. Seluruh dana tersebut adalah murni dari pihak swasta," ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan tersebut disiapkan oleh swasta dalam bentuk korporasi, sedangkan negara menyiapkan fasilitas seperti perizinan, sarana jalan, listrik, air dan sebagainya.
Sementara kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Bali, I Putu Suardhika mengatakan, pembangunan untuk sarana APEC hingga saat ini belum dimulai.
Dikatakan, developer sampai saat ini belum mengantongi izin, bahkan Pemerintah Pusat menghargai kearifan lokal Bali.
"Pemprov Bali sama sekali tidak memberikan cela untuk melakukan revisi terhadap Perda RTRW Bali tersebut, karena menyangkut kearifan lokal yang dianut," ujarnya.
Namun demikian, bila hal tersebut menyangkut kepentingan yang lebih besar dan sangat mendesak maka bisa dilakukan.
Sedangkan Kepala Biro Perencanaan dan Hukum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turman Siagian mengatakan, rekomendasi moratorium pembangunan berbagai sarana dan fasilitas perhotelan di wilayah Bali selatan juga sama sekali tidak akan menghambat pekerjaan sarana dan fasilitas untuk APEC.
"Seluruh moratotium atau pun perencanaan tata ruang yang ada harus melihat dinamika yang terjadi. Hal tersebut sama sekali tidak menjadi penghalang bagi pembangunan sarana dan fasilitas APEC nanti," katanya.
Kegiatan sosialisasi persiapan KTT APEC tersebut selain dihadiri Turman Siagian, juga dihadiri Direktur Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Arto Suryodipuro.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Secara substansial, kami dari Pemkab Badung saat ini sedang bekerja keras untuk mensukseskan dua kegiatan besar, yaitu Asean Summit pada 2012 dan KTT APEC 2013," katanya di Denpasar, Kamis.
Namun, menurut bupati pada acara sosialisasi kegiatan APEC,sarana pendukung yang akan dibangun di kawasan Jimbaran tersebut masih terbentur oleh aturan, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.
"Yang menjadi persoalan tata ruang di Bali dan Badung saat ini belum selesai sehingga menyulitkan pembangunan berbagai sarana untuk mensukseskan acara tersebut," katanya.
Bupati Gede Agung menyebutkan, beberapa sarana yang dimaksud, antara lain pembangunan sarana "Convention Bali International Park" yang akan dibangun oleh PT Jimbaran Hijau.
Begitu juga pembangunan jalan layang, fasilitas bandara, pembangunan jalan bawah tanah di simpang Dewa Ruci dan juga masalah kebersihan.
"Fasilitas tersebut hingga saat ini belum mulai dibangun karena persoalan RTRW belum selesai," ucapnya.
Ia mengaku saat ini tim dari Pemkab Badung sedang berada di Jakarta dalam rangka membicarakan persoalan tersebut dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktur PT Jimbaran Hijau Frans Bambang Siswanto mengatakan, saat ini seluruh desain untuk membangun Convention Center untuk APEC yang berlokasi di Bukit Jimbaran, yaitu berlokasi antara Four Seasson Hotel dengan Ayana Hotel sudah selesai.
Gedung pertemuan tersebut berkapasitas 10 ribu orang, lengkap dengan ruang pameran, diskusi dan pleno serta 21 kediaman berstandar internasional bagi kepala negara sebagaimana layaknya sebuah istana.
Selain itu juga akan dibangun berbagai fasilitas lainnya dengan standar internasional. Pembangunan tersebut dilakukan di atas lahan 54 hektare dari 250 hektare yang disiapkan. Pembangunan ini dilakukan karena gedung pertemuan yang selama ini dipakai di Westin Hotel, Nusa Dua itu sudah tidak memenuhi standar lagi.
Ia mengatakan, ternyata seluruh fasilitas tersebut hingga saat ini belum dimulai dan kendala utama adalah belum turunnya seluruh perizinan serta kendala tata ruang lainnya.
"Secara pribadi, seluruh persoalan tersebut merupakan tanggung jawab negara karena saya tidak mau sibuk dengan persoalan tersebut. Seluruhnya akan diurus oleh negara. Tugas saya adalah hanya mencarikan dana pembangunan sebesar Rp2,7 triliun. Seluruh dana tersebut adalah murni dari pihak swasta," ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan tersebut disiapkan oleh swasta dalam bentuk korporasi, sedangkan negara menyiapkan fasilitas seperti perizinan, sarana jalan, listrik, air dan sebagainya.
Sementara kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Bali, I Putu Suardhika mengatakan, pembangunan untuk sarana APEC hingga saat ini belum dimulai.
Dikatakan, developer sampai saat ini belum mengantongi izin, bahkan Pemerintah Pusat menghargai kearifan lokal Bali.
"Pemprov Bali sama sekali tidak memberikan cela untuk melakukan revisi terhadap Perda RTRW Bali tersebut, karena menyangkut kearifan lokal yang dianut," ujarnya.
Namun demikian, bila hal tersebut menyangkut kepentingan yang lebih besar dan sangat mendesak maka bisa dilakukan.
Sedangkan Kepala Biro Perencanaan dan Hukum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turman Siagian mengatakan, rekomendasi moratorium pembangunan berbagai sarana dan fasilitas perhotelan di wilayah Bali selatan juga sama sekali tidak akan menghambat pekerjaan sarana dan fasilitas untuk APEC.
"Seluruh moratotium atau pun perencanaan tata ruang yang ada harus melihat dinamika yang terjadi. Hal tersebut sama sekali tidak menjadi penghalang bagi pembangunan sarana dan fasilitas APEC nanti," katanya.
Kegiatan sosialisasi persiapan KTT APEC tersebut selain dihadiri Turman Siagian, juga dihadiri Direktur Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Arto Suryodipuro.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011