Jakarta (Antara Bali) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR untuk membahas perlindungan WNI dan isu-isu luar negeri lainnya.
Berdasarkan agenda yang disampaikan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, di Ruang Sidang Komisi I DPR, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu, DPR mengharapkan laporan dari upaya perlindungan terhadap 177 calon haji di Filipina dan pembebasan sambilan WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf di selatan Filipina.
Sidang juga mengagendakan pembahasan mahasiswa dan pelajar Indonesia di Turki pascakudeta 15 Juli, serta bantuan kepada penerima beasiswa PASIAD di Turki, dan penanganan tiga mahasiswa yang ditangkap otoritas Turki.
Selain itu, DPR juga ingin mendengar pendapat pemerintah terkait dinamika di kawasan Asia-Pasifik pascakeputusan Mahkamah Arbitrase Internasional terhadap Laut China Selatan pada 12 Juli lalu, dan isu-isu global lainnya.
"Kami juga ingin mendengar pandangan Kementerian Luar Negeri tentang dwikenegaraan bagi diaspora Indonesia," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis.
Menlu Retno hadir di Gedung MPR/DPR RI didampingi pejabat jajaran direktorat jenderal Kementerian Luar Negeri RI.
Sementara itu, sekitar sepuluh anggota Komisi I hadir dalam rapat tersebut. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Berdasarkan agenda yang disampaikan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, di Ruang Sidang Komisi I DPR, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu, DPR mengharapkan laporan dari upaya perlindungan terhadap 177 calon haji di Filipina dan pembebasan sambilan WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf di selatan Filipina.
Sidang juga mengagendakan pembahasan mahasiswa dan pelajar Indonesia di Turki pascakudeta 15 Juli, serta bantuan kepada penerima beasiswa PASIAD di Turki, dan penanganan tiga mahasiswa yang ditangkap otoritas Turki.
Selain itu, DPR juga ingin mendengar pendapat pemerintah terkait dinamika di kawasan Asia-Pasifik pascakeputusan Mahkamah Arbitrase Internasional terhadap Laut China Selatan pada 12 Juli lalu, dan isu-isu global lainnya.
"Kami juga ingin mendengar pandangan Kementerian Luar Negeri tentang dwikenegaraan bagi diaspora Indonesia," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis.
Menlu Retno hadir di Gedung MPR/DPR RI didampingi pejabat jajaran direktorat jenderal Kementerian Luar Negeri RI.
Sementara itu, sekitar sepuluh anggota Komisi I hadir dalam rapat tersebut. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016