Negara (Antara Bali) - Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diarahkan Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membeli ikan nelayan Kabupaten Jembrana belum terwujud.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pengambengan, katanya usai lebaran program tersebut akan dijalankan," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jembrana Made Widanayasa, di Negara, Selasa.
Ia mengatakan, selain ke pelabuhan, pihaknya juga akan menanyakan lebih lanjut program tersebut saat dirinya diundang oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan ke Jakarta, beberapa hari mendatang.
Namun untuk mendukung berjalannya program tersebut, ia mengaku, nelayan yang ada di Kabupaten Jembrana juga harus mempersiapkan diri untuk memenuhi kualitas hasil tangkap.
"Setiap perusahaan termasuk yang dimiliki negara, pasti memiliki persyaratan jenis ikan berikut kualitasnya yang bisa mereka beli. Karena itu, nelayan juga harus memenuhi persyaratan tersebut," ujarnya.
Salah satu perhatian HNSI Jembrana yang ditekankan kepada anggotanya, berkaitan dengan ukuran ikan yang bisa disetorkan ke BUMN pembeli, sehingga harus dilakukan pemilahan, karena ukuran ikan hasil tangkap beragam.
Selain masalah kualitas hasil tangkap, ia berharap, anggotanya tidak melupakan suplai ke pabrik-pabrik pengolahan ikan yang sudah menjadi pelanggan mereka selama ini.
Namun dengan adanya kebijakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan tersebut, menurutnya, akan menumbuhkan persaingan harga antar pembeli yang menguntungkan nelayan.
"Mau tidak mau pabrik atau pembeli lain harus bersaing harga dengan BUMN, sehingga harga ikan nelayan stabil. Itulah yang sebenarnya nelayan harapkan sejak dulu," katanya.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Kabupaten Jembrana awal bulan Juni lalu, Susi memerintahkan PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo), dua perusahaan BUMN untuk membeli hasil tangkap nelayan.
Perintah tersebut ia sampaikan, setelah nelayan mengeluhkan rendahnya harga ikan saat hasil tangkap melimpah.
Ia berharap, dengan BUMN ikut membeli, harga ikan yang semula antara Rp4 ribu hingga Rp6 ribu perkilogram, bisa naik antara Rp7 ribu hingga Rp9 ribu.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pengambengan, katanya usai lebaran program tersebut akan dijalankan," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jembrana Made Widanayasa, di Negara, Selasa.
Ia mengatakan, selain ke pelabuhan, pihaknya juga akan menanyakan lebih lanjut program tersebut saat dirinya diundang oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan ke Jakarta, beberapa hari mendatang.
Namun untuk mendukung berjalannya program tersebut, ia mengaku, nelayan yang ada di Kabupaten Jembrana juga harus mempersiapkan diri untuk memenuhi kualitas hasil tangkap.
"Setiap perusahaan termasuk yang dimiliki negara, pasti memiliki persyaratan jenis ikan berikut kualitasnya yang bisa mereka beli. Karena itu, nelayan juga harus memenuhi persyaratan tersebut," ujarnya.
Salah satu perhatian HNSI Jembrana yang ditekankan kepada anggotanya, berkaitan dengan ukuran ikan yang bisa disetorkan ke BUMN pembeli, sehingga harus dilakukan pemilahan, karena ukuran ikan hasil tangkap beragam.
Selain masalah kualitas hasil tangkap, ia berharap, anggotanya tidak melupakan suplai ke pabrik-pabrik pengolahan ikan yang sudah menjadi pelanggan mereka selama ini.
Namun dengan adanya kebijakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan tersebut, menurutnya, akan menumbuhkan persaingan harga antar pembeli yang menguntungkan nelayan.
"Mau tidak mau pabrik atau pembeli lain harus bersaing harga dengan BUMN, sehingga harga ikan nelayan stabil. Itulah yang sebenarnya nelayan harapkan sejak dulu," katanya.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Kabupaten Jembrana awal bulan Juni lalu, Susi memerintahkan PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo), dua perusahaan BUMN untuk membeli hasil tangkap nelayan.
Perintah tersebut ia sampaikan, setelah nelayan mengeluhkan rendahnya harga ikan saat hasil tangkap melimpah.
Ia berharap, dengan BUMN ikut membeli, harga ikan yang semula antara Rp4 ribu hingga Rp6 ribu perkilogram, bisa naik antara Rp7 ribu hingga Rp9 ribu.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016