Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menyarankan masyarakat di perkotaan dapat memanfaatkan pekarangan untuk menanam beberapa kebutuhan pokok sebagai salah satu langkah mengantisipasi kesulitan mendapatkan bahan pokok.
"Sebagai program alternatif yang sangat berpengaruh terhadap inflasi, dengan menanam sendiri kebutuhan pokok akan mengurangi permintaannya di pasaran sehingga dapat menekan harga," kata Sudikerta saat rapat bersama Tim Penanganan Inflasi Pusat, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus berupaya untuk menekan inflasi di Bali diantaranya pembentukan TPID di sembilan kabupaten/kota di Bali.
TPID Bali juga membangun program Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SiGapura) guna mengawasi harga komoditas pokok yang menyasar pasar-pasar tradisional.
Sudikerta menambahkan, saat diketahui harga mulai naik TPID gencar melakukan operasi pasar bekerja sama dengan Bulog yang menjual komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat.
"Kendala utama penanganan inflasi karena kelangkaan komoditas pokok bisa diatasi dengan cara langsung menyasar penyebab tersebut dengan menggenjot hasil produksi pertanian daerah-daerah di Bali, sehingga kedepannya dapat mengatasi kelangkaan komoditas pokok," ujarnya.
Di sisi lain, tambah Sudikerta, untuk menekan inflasi, satu sama lain harus bekerja sama dengan baik, saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan intensif serta wajib berkomitmen mendukung penanganan inflasi.
Selain itu, dia juga mengeluhkan tidak adanya anggaran khusus untuk TPID dari pemerintah pusat guna mendukung program-program penanganan inflasi di daerah. "Kami berharap pusat segera membahas belum rampungnya aturan yang mengatur tentang TPID," katanya.
Sudikerta menjelaskan penanganan inflasi tidak hanya untuk saat ini tetapi untuk ke depan secara berkesinambungan yang sudah tersusun dalam roadmap penanganan inflasi baik dalam program jangka pendek maupun jangka panjang.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Dewi Setiowati, menambahkan teknis pelaksanaan roadmap tersebut diantaranya dengan melaksanakan pemenuhan "colated food" dari Provinsi Jawa Timur guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali ditambah wisatawan yang jumlahnya mencapai 15 juta jiwa.
Langkah lainnya yang akan segera dilaksanakan yakni bersurat ke instansi terkait di Pusat untuk menangani kebijakan pusat seperti harga bahan bakar minyak (administrative price) terutama terhadap harga elpiji yang tidak terkendali.
"Harga elpiji akan terhindar dari permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab apabila menerapkan segel yang bagus dari produsennya dan langsung diisikan stiker hologram," katanya/
Harga inti sewa rumah menurutnya juga berpengaruh terhadap inflasi, yang bisa diatasi dengan penurunan harga sewa/kontrak rumah, serta penyiapan shelter-shelter antar-jemput bagi tukang sehingga tidak perlu menyewa rumah di lokasi tempatnya bekerja.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Pusat, Arif Hartawan selaku pimpinan rapat kala itu menyampaikan apresiasinya atas kerja keras pemerintah daerah di Bali melalui Tim Penanganan Inflasi Daerah (TIPD) yang sudah sangat impresif menekan laju inflasi, meskipun saat ini dua daerah di Bali yakni Singaraja dan Denpasar sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi.
Rapat yang diselenggarakan bertujuan mengevaluasi program roadmap penanganan inflasi di masing-masing daerah di Indonesia, yang selanjutnya dibahas di tingkat pusat untuk dicarikan solusi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Sebagai program alternatif yang sangat berpengaruh terhadap inflasi, dengan menanam sendiri kebutuhan pokok akan mengurangi permintaannya di pasaran sehingga dapat menekan harga," kata Sudikerta saat rapat bersama Tim Penanganan Inflasi Pusat, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus berupaya untuk menekan inflasi di Bali diantaranya pembentukan TPID di sembilan kabupaten/kota di Bali.
TPID Bali juga membangun program Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SiGapura) guna mengawasi harga komoditas pokok yang menyasar pasar-pasar tradisional.
Sudikerta menambahkan, saat diketahui harga mulai naik TPID gencar melakukan operasi pasar bekerja sama dengan Bulog yang menjual komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat.
"Kendala utama penanganan inflasi karena kelangkaan komoditas pokok bisa diatasi dengan cara langsung menyasar penyebab tersebut dengan menggenjot hasil produksi pertanian daerah-daerah di Bali, sehingga kedepannya dapat mengatasi kelangkaan komoditas pokok," ujarnya.
Di sisi lain, tambah Sudikerta, untuk menekan inflasi, satu sama lain harus bekerja sama dengan baik, saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan intensif serta wajib berkomitmen mendukung penanganan inflasi.
Selain itu, dia juga mengeluhkan tidak adanya anggaran khusus untuk TPID dari pemerintah pusat guna mendukung program-program penanganan inflasi di daerah. "Kami berharap pusat segera membahas belum rampungnya aturan yang mengatur tentang TPID," katanya.
Sudikerta menjelaskan penanganan inflasi tidak hanya untuk saat ini tetapi untuk ke depan secara berkesinambungan yang sudah tersusun dalam roadmap penanganan inflasi baik dalam program jangka pendek maupun jangka panjang.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Dewi Setiowati, menambahkan teknis pelaksanaan roadmap tersebut diantaranya dengan melaksanakan pemenuhan "colated food" dari Provinsi Jawa Timur guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali ditambah wisatawan yang jumlahnya mencapai 15 juta jiwa.
Langkah lainnya yang akan segera dilaksanakan yakni bersurat ke instansi terkait di Pusat untuk menangani kebijakan pusat seperti harga bahan bakar minyak (administrative price) terutama terhadap harga elpiji yang tidak terkendali.
"Harga elpiji akan terhindar dari permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab apabila menerapkan segel yang bagus dari produsennya dan langsung diisikan stiker hologram," katanya/
Harga inti sewa rumah menurutnya juga berpengaruh terhadap inflasi, yang bisa diatasi dengan penurunan harga sewa/kontrak rumah, serta penyiapan shelter-shelter antar-jemput bagi tukang sehingga tidak perlu menyewa rumah di lokasi tempatnya bekerja.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Pusat, Arif Hartawan selaku pimpinan rapat kala itu menyampaikan apresiasinya atas kerja keras pemerintah daerah di Bali melalui Tim Penanganan Inflasi Daerah (TIPD) yang sudah sangat impresif menekan laju inflasi, meskipun saat ini dua daerah di Bali yakni Singaraja dan Denpasar sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi.
Rapat yang diselenggarakan bertujuan mengevaluasi program roadmap penanganan inflasi di masing-masing daerah di Indonesia, yang selanjutnya dibahas di tingkat pusat untuk dicarikan solusi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016