Nusa Dua (Antara Bali) - Kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar adalah proses percepatan pergantian kepemimpinan, padahal dalam surat keputusan Mahkamah Agung dan Kemenkumham tidak ada poin untuk pergantian ketua umum beserta pengurus lainnya.

Namun, inisiatif menggelar munaslub yang diselenggarakan di BNDCC, Nusa Dua, Bali, mulai Sabtu (14/5) hingga 6 Mei 2016 adalah hasil rekonsiliasi antarpengurus yang selama ini mengalami perpecahan. Hajatan tersebut guna menegakkan landasan partai sebagai partai kekaryaan sekaligus menegaskan pengurus tetap solid dalam bingkai Partai Golkar.

Inisiatif itu pun segera direspons oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Abirizal bakrie, dan mendapatkan masukan juga para pinisepuh partai berlambang pohon beringin tersebut, antara lain Akbar Tandjung, Luhut Panjaitan, dan Jusuf Kalla

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa partai berlambang pohon beringin sebagai partai berlandaskan kekaryaan yang mendukung program pemerintah, harus menggelar munaslub untuk meregenerasi kepemimpinan.

"Saya tegaskan bahwa sejak berdirinya Partai Golkar telah mempunyai landasan yang kuat sebagai partai berlandaskan karya kekaryaan. Oleh karena itu untuk mencapai program-program yang dituangkan partai, harus mampu bersinergi dengan program pemerintah sehingga bisa satu jalan dalam mengemban misi tersebut," kata Aburizal Bakrie (ARB) pada pidato politik pembukaan Munaslub Partai Golkar di BNDCC Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5) malam.

Untuk mewujudkan program partai politik dengan tujuan menyejahterakan masyarakat, seluruh jajaran pengurus dan kader partai harus bersatu dan memiliki semangat yang kuat membangun partai.

"Pengurus Partai Golkar harus bersatu mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh karena itu, kekuatan membangun bangsa dan negara diawali dari soliditas pengurus, baik pengurus pusat maupun pengurus di daerah," ucapnya.

ARB lebih lanjut mengatakan selama 7 tahun memimpin partai terus berjuang untuk kepentingan partai dan berkonsolidasi ke daerah-daerah guna menyerap aspirasi rakyat yang harus diperjuangkan.

"Sebagai pemimpin harus peka dengan perkembangan situasi dan kondisi, termasuk tantangan yang dihadapi warga masyarakat sehingga bisa diperjuangkan agar mampu mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur," ujarnya.

ARB juga mengatakan bahwa penyelenggaraan munaslub kali ini adalah sebuah kesepakatan bersama pengurus Partai Golkar dalam menentukan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru. Karena pihaknya ingin memberikan tongkat estafet kepada ketua umum terpilih dalam munaslub.

"Siapa pun dari delapan calon ketua umum terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar harus kita dukung. Yang kalah agar legawa dan kembali bersatu membangun kebesaran partai," katanya.

Diakhir pidato politiknya, ARB mengatakan bahwa pihaknya akan terus berada dan membesarkan Partai Golkar.

"Saya secara pribadi bangga telah mampu memimpin partai, dan hari ini adalah mampu kita berkumpul dalam kegiatan Munaslub Golkar. Ini adalah pidato politik saya yang terakhir dan Minggu besok (15/5) saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban partai selama saya memimpin Partai Golkar," katanya.

Kampanye Transparan

Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro mengatakan bahwa Pantia Munaslub Partai Golkar berupaya menghadirkan budaya baru dengan adanya kampanye delapan calon ketua umum secara transparan.

"Kedelapan calon ketua umum itu berkampanye menyampaikan visi dan misinya yang disiarkan langsung di televisi," kata Siti Zuhro melalui telepon selulernya di Jakarta, Sabtu.

Menurut Siti Zuhro, semua upaya baik yang dilakukan panitia munaslub dapat menjadi tidak bermanfaat jika peserta munaslub keliru memilih figur ketua umum.

Ia mengutarakan bahwa paling tidak ada empat kriteria calon ketua umum, yakni lulus integritas, rekam jejak baik, berkapasitas, dan mampu membuat keputusan, serta kepemimpinan yang mengayomi.

"Persyaratan lulus integritas, tidak dapat ditawar karena poin ini sangat menentukan kepercayaan publik kepada partai," katanya.

Menurut Siti, kepercayaan publik akan berpengaruh terhadap legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar.

Prinsipnya, kata dia, jika peserta munaslub memilih ketua umum bukan figur terbaik, Partai Golkar sulit untuk bangkit.

Siti Zuhro juga mengapresiasi Panitia Munaslub Partai Golkar di Bali yang berupaya menghadirkan budaya politik baru yakni penyampaian visi, misi, dan program calon ketua umum secara terbuka sehingga publik dapat turut menyaksikan.

"Tradisi politik baru ini dapat berpengaruh positif jika munaslub memilih ketua umum terbaik," katanya.

Adu Visi Misi

Pemaparan pertama disampaikan Calon Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dengan mengusung visi dan misi untuk menjadikan partai politik yang menyejahterakan rakyat dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

Dalam pemilihan ketua umum, kata Setya Novanto, tidak menyetor uang (mahar) atau "money politic", tetapi sikap kebersamaan dalam membangun partai politik.

"Partai Golkar memiliki kader-kader yang militan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, kebersamaan tersebut menjadi modal kemenangan Partai Golkar," kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu.

Setya Novanto mengatakan bahwa bila dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar, akan terus melakukan konsolidasi dengan kader-kader di daerah. Konsolidasi tersebut akan menjadi modal untuk memperkuat basis partai.

"Saya siap memimpin Partai Golkar. Oleh karena itu, saya siap mengabdi di partai. Saya berusaha untuk ke depannya lebih banyak mengantarkan duduk di legislatif," katanya.

Selanjutnya, Calon Ketua Umum Indra Bambang Utoyo mengatakan bahwa pelaksanaan munaslub akan mampu menyatukan para pemimpin partai yang selama ini berkonflik dan menata partai ke depannya.

"Bila saya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, yang saya pertama bangun harus mampu meningkatkan hubungan secara teritorial dengan masyarakat," katanya.

Ia berharap Golkar ke depannya agar mampu dalam pemilihan legislatif menang. Dengan bisa menempatkan kader di legislatif, akan mampu memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa.

"Partai Golkar harus menjadi partai politik modern dan mandiri, salah satunya tidak menggunakan politik uang dalam setiap hajatan. Namun, harus mampu membangun kadernya secara solid sehingga bisa memenangi pemilu anggota legislatif, termasuk juga pilkada," ujarnya.

Ia mengharapkan Partai Golkar harus mampu menjadi saka guru, egaliter, dan menjunjung tinggi demokrasi Pancasila.

Alasannya, dalam demokrasi Pancasila, mengutamakan sikap gotong royong karena dengan sikap tersebut akan mampu membangun kesejahteraan masyarakat.

Indra Utoyo menegaskan bahwa Partai Golkar mempunyai kekuatan yang sangat besar di dewan pengurus daerah (DPD), baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Untuk menjadi partai besar dan dicintai publik, Golkar harus dipimpin oleh orang yang elegan, termasuk Golkar harus menjadi partai bersih sehingga mampu menarik simpati rakyat," katanya.

Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin dalam visi dan misinya menyampaikan bahwa Partai Golkar yang modern, bermartabat, demokratis, militan, dan inovatif. Dalam misi, yakni memenangi kontestasi politik di setiap tingkatan (pemilihan kepala daerah kabupaten, kota, dan provinsi).

Begitu pula, kata Aziz Syamsuddin, bila dipercaya menjadi ketua umum, misiselanjutnya adalah meningkatkan kualitas kader dengan mewujudkan sistem kaderisasi partai terstruktur, dinamis, maju, dan mandiri.

Ia mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan kader lebih dini dalam menghadapi setiap kontestasi politik dan meningkatkan kemandirian partai dengan pengembangan kelembagaan partai yang profesional, efektif, modern, dan terorganisasi.

Azis Syamsudin lebih lanjut mengatakan bahwa jika partai berlambang pohon beringin itu ingin menjadi partai besar, yang dilakukan oleh seorang ketua umum adalah mampu merangkul kader-kader di daerah.

"Merekalah sebenarnya penggerak majunya sebuah partai, sedangkan di tingkat pimpinan hanya memberikan pengarahan dan terobosan-terobosan inovasi agar roda organisasi tetap jalan," katanya.

Sementara itu, Calon Ketua Umum Priyo Budi Santoso menekankan bahwa di tengah reformasi Partai Golkar harus mampu mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana.

"Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan di semua bidang agar dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa memimpin sebuah organisasi politik hendaknya selalu dekat dengan rakyat sehingga masyarakat memberi kepercayaan kepada partai, yakni Partai Golkar.

Calon Ketua Umum Mahyudin menitikberatkan pada konsolidiasi partai ke daerah-daerah sehingga mampu bangkit kembali pada tahun 1970.

"Semangat membangun partai harus mampu digerakkan oleh semua komponen, baik dari kader maupun arahan ketua umum beserta jajarannya," ucapnya.

Untuk meraih kemenangan sebuah partai politik, menurut Mahyudin, adalah dengan jalan konsolidasi kepada kader-kader di daerah.

"Jika saya dipercaya memimpin Partai Golkar, langkah pertama saya adalah konsolidasi ke daerah. Itu saya lakukan dengan keliling daerah menemui kader-kader yang tersebar di pelosok Tanah Air," katanya.

Calon Ketua Umum Ade Komarudin memuji kebesaran partai lambang beringin pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto karena pada saat itu partainya mampu menjadi partai mayoritas.

"Partai Golkar sejak zaman Orde Baru (Orba) mampu menjadi partai mayoritas karena mampu merangkul masyarakat dan menempatkan kadernya di legislatif paling banyak," katanya.

Semestinya pada era Reformasi, terlebih keterbukaan informasi, kejayaan Partai Golkar harus mampu direbut kembali. Hal ini tentu dengan kerja keras semua pihak dan melakukan konsolidasi dengan kader-kader daerah.

Ade Komarudin dalam kampanye politiknya mengatakan bahwa pada zaman Orba, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar mampu memenangkan Partai Golkar dengan doktrin kekaryaan untuk membangun masyarakat adil dan sejahtera.

"Pada zaman Orde Baru, perhatian pemerintah sangat besar terhadap Partai Golkar. Semangat itu mestinya kita bangun kembali," ujarnya.

Sementara Calon Ketua Umum Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Partai Golkar harus mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sebab rakyatlah yang nantinya membesarkan partai tersebut.

"Bila saya dipercaya memimpin partai 5 tahun ke depan, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi kepada kader di daerah," ucapnya.

Airlangga mengatakan bahwa kader partai politik harus bebas dari korupsi dan di daerah tidak ada lagi kader yang kena kasus dalam korupsi. Ke depan semua harus bersih dan bisa mengembalikan kejayaan partai.

"Ke depan harus mampu memenangi pemilu anggota legislatif. Ke depan harus mampu mencetak kader yang andal dan bisa memenangkan Partai Golkar," ujarnya.

Calon Ketua Umum Syahrul Yasir Limpo mengatakan Partai Golkar harus mampu bersinergi dengan pemerintah karena dengan langkah tersebut program pemerintah dan program partai politik bisa disejalankan.

"Program pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membuat program tol laut akan mampu mempercepat pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pemerataan pembangunan di Indonesia bagian timur," ucap Syahrul Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan itu.

Dalam menghadapi pemilu anggota legislatif, menurut dia, partai harus mampu mempersiapkan kader yang andal dan bisa merangkul rakyat.

"Oleh karena itu, perjuangan Partai Golkar ke depannya harus terus ditingkatkan dengan memperkuat kader-kader di daerah," katanya.

Ada delapan nama calon ketua umum yang berkompetisi di Munaslub Partai Golkar, yakni Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo. (WDY)

Pewarta: Pewarta: I Komang Suparta

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016