Denpasar (Antara Bali) - Ratusan pekerja di Denpasar, Bali menggelar aksi unjuk rasa pada Hari Buruh (May Day) untuk menuntut kesejahteraan buruh.
"Kami minta hapuskan sistem kerja kontrak dan menolak upah murah," kata koordinator aksi Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana di Denpasar, Minggu.
Aksi unjuk rasa yang digelar para pekerja yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Bali Bersatu itu juga menuntut penerapan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten, menghapus sistem alih daya (outsourcing) dan menolak pemutusan hubungan kerja sepihak.
Menurut dia, pola pengupahan di Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Pulau Dewata dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena upah buruh di sektor tertentu dikenakan rata sehingga merugikan pekerja dan pengusaha kecil dari sektor tertentu.
Pihaknya juga mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 direvisih karena hanya menetapkan dua indikator penetapan upah minimum yakni berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Kami minta dikembalikan lagi fungsi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam penentuan nilai komponen kebutuhan hidup layak," ucapnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi peraturan terkait alih daya yang menimbulkan korban di kalangan buruh karena dinilai bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Tidak hanya itu, banyaknya sistem kontrak juga banyak menimbulkan kerugian di kalangan pekerja karena sistem yang digunakan putus nyambung yang saat kontrak habis, perusahaan tidak mau mengubah status menjadi pekerja tetap.
Data dari LBH Bali tahun 2015, lanjut dia, ada sekitar 300 pekerja yang di-PHK dengan gaji terakhir dibayar baru 80 persen dan belum ada hak pekerja selama 20 tahun bekerja dibayar.
Unjuk rasa yang digelar di kawasan Bajra Sandhi Renon serangkaian hari bebas kendaraan itu juga dihadiri para jurnalis dan sejumlah pekerja lainnya.
Sebelum berorasi di sekitar gerbang timur Bajra Sandhi, mereka melakukan jalan kaki mengelilingi kawasan itu dengan membawa sejumlah spanduk dan diiringi iringan gong tradisional Bali atau bleganjur.
Aksi unjuk rasa tersebut juga dijaga ratusan aparat kepolisian baik berseragam maupun berpakaian sipil. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami minta hapuskan sistem kerja kontrak dan menolak upah murah," kata koordinator aksi Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana di Denpasar, Minggu.
Aksi unjuk rasa yang digelar para pekerja yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Bali Bersatu itu juga menuntut penerapan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten, menghapus sistem alih daya (outsourcing) dan menolak pemutusan hubungan kerja sepihak.
Menurut dia, pola pengupahan di Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Pulau Dewata dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena upah buruh di sektor tertentu dikenakan rata sehingga merugikan pekerja dan pengusaha kecil dari sektor tertentu.
Pihaknya juga mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 direvisih karena hanya menetapkan dua indikator penetapan upah minimum yakni berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Kami minta dikembalikan lagi fungsi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam penentuan nilai komponen kebutuhan hidup layak," ucapnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi peraturan terkait alih daya yang menimbulkan korban di kalangan buruh karena dinilai bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Tidak hanya itu, banyaknya sistem kontrak juga banyak menimbulkan kerugian di kalangan pekerja karena sistem yang digunakan putus nyambung yang saat kontrak habis, perusahaan tidak mau mengubah status menjadi pekerja tetap.
Data dari LBH Bali tahun 2015, lanjut dia, ada sekitar 300 pekerja yang di-PHK dengan gaji terakhir dibayar baru 80 persen dan belum ada hak pekerja selama 20 tahun bekerja dibayar.
Unjuk rasa yang digelar di kawasan Bajra Sandhi Renon serangkaian hari bebas kendaraan itu juga dihadiri para jurnalis dan sejumlah pekerja lainnya.
Sebelum berorasi di sekitar gerbang timur Bajra Sandhi, mereka melakukan jalan kaki mengelilingi kawasan itu dengan membawa sejumlah spanduk dan diiringi iringan gong tradisional Bali atau bleganjur.
Aksi unjuk rasa tersebut juga dijaga ratusan aparat kepolisian baik berseragam maupun berpakaian sipil. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016