Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menargetkan anggaran program bedah rumah untuk termin pertama bagi warga miskin di Pulau Dewata dapat dicairkan mulai April 2016.
"Saat ini kami masih sedang proses verifikasi ke lapangan terkait dengan proposal-proposal yang masuk ke Dinas Sosial," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, dari hasil verifikasi sementara ditemukan ada masyarakat calon penerima bedah rumah untuk 2016, ternyata sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun lembaga lainnya dalam bentuk bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Mereka yang seperti itu, otomatis tidak mendapatkan bedah rumah lagi dari Pemprov Bali," ucapnya.
Oleh karena itu, Wenten berpandangan proses verifikasi yang dilaksanakan dengan mekanisme "door to door" itu sangat penting supaya jangan sampai ada masyarakat yang kelewatan maupun justru mendapatkan bantuan lebih.
Setelah proses verifikasi selesai, pihaknya akan menyosialisasikan secara lebih detail mengenai program bedah rumah kepada masyarakat penerima maupun para kepala desa selaku tim pengelola bedah rumah.
"Para kepala desa tentu harus mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan batasannya, demikian juga dengan calon penerima berhak mendapatkan informasi hal apa saja yang bisa menjadi haknya," ujarnya.
Wenten menambahkan, dengan anggaran bedah rumah mulai dicairkan April diharapkan lebih banyak waktu yang tersedia sehingga pengerjaannya menjadi lebih detail dan teliti.
Masih sama dengan tahun sebelumnya, anggaran untuk satu program bedah rumah sebesar Rp30 juta yang diberikan dalam tiga termin yakni termin pertama sebesar 40 persen, termin kedua 30 persen, dan termin ketiga 30 persen.
Mekanisme pembangunannya dengan sistem swakelola yang melibatkan panitia di desa. Tahun ini Pemprov Bali melalui APBD Induk mengalokasikan anggaran untuk 1.500 bedah rumah. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Saat ini kami masih sedang proses verifikasi ke lapangan terkait dengan proposal-proposal yang masuk ke Dinas Sosial," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, dari hasil verifikasi sementara ditemukan ada masyarakat calon penerima bedah rumah untuk 2016, ternyata sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun lembaga lainnya dalam bentuk bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Mereka yang seperti itu, otomatis tidak mendapatkan bedah rumah lagi dari Pemprov Bali," ucapnya.
Oleh karena itu, Wenten berpandangan proses verifikasi yang dilaksanakan dengan mekanisme "door to door" itu sangat penting supaya jangan sampai ada masyarakat yang kelewatan maupun justru mendapatkan bantuan lebih.
Setelah proses verifikasi selesai, pihaknya akan menyosialisasikan secara lebih detail mengenai program bedah rumah kepada masyarakat penerima maupun para kepala desa selaku tim pengelola bedah rumah.
"Para kepala desa tentu harus mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan batasannya, demikian juga dengan calon penerima berhak mendapatkan informasi hal apa saja yang bisa menjadi haknya," ujarnya.
Wenten menambahkan, dengan anggaran bedah rumah mulai dicairkan April diharapkan lebih banyak waktu yang tersedia sehingga pengerjaannya menjadi lebih detail dan teliti.
Masih sama dengan tahun sebelumnya, anggaran untuk satu program bedah rumah sebesar Rp30 juta yang diberikan dalam tiga termin yakni termin pertama sebesar 40 persen, termin kedua 30 persen, dan termin ketiga 30 persen.
Mekanisme pembangunannya dengan sistem swakelola yang melibatkan panitia di desa. Tahun ini Pemprov Bali melalui APBD Induk mengalokasikan anggaran untuk 1.500 bedah rumah. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016