Denpasar (Antara Bali) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Bali menyayangkan sebagian besar perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Pulau Dewata masih minim menyalurkan bantuan sosial atau CSR kepada masyarakat.
"Dari keuntungan mereka, dua sampai 2,5 persen untuk CSR, tetapi saya lihat tidak ada itu," kata Ketua Kadin Bali, Anak Agung Alit Wira Putra ditemui saat menjadi pembicara dalam Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Bali yang digelar Bank Indonesia di Denpasar, Kamis.
Dia menyontohkan apabila keuantungan dari penyaluran kredit perbankan sebesar Rp6,8 triliun, maka sekitar Rp120 miliar bisa dialokasikan untuk bantuan sosial.
"Kemana saja itu (keuntungan), luar biasa besarnya," ucapnya.
Bahkan, mantan Ketua Kadin Kabupaten Badung itu menyebutkan salah satu bank swasta nasional terbesar di Indonesia tidak menyalurkan CSR atau nol CSR.
Tidak hanya perbankan, Alit juga menyebutkan sejumlah BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, selama 10 tahun terakhir dinilainya belum menyalurkan CSR.
"Itu baru perbankan, belum BUMN. Yang paling kami soroti CSR dari karya-karya itu, Waskita Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya, semua karya-karya itu yang `zero`. BUMN yang karya-karya itu CSR-nya `zero`," tegasnya.
Untuk itu ia meminta pemerintah memformulasikan penyalurakn CSR seperti di Kadin Badung yang membentuk Dewan CSR yang mengakomodasi bantuan sosial tersebut termasuk adanya pengawasan.
Pihaknya juga meminta agar CSR tersebut perlu disikapi bersama salah satunya dengan mengakumulasikan jumlah CSR tersebut pada satu tempat untuk menghindari saling tarik menarik dan penyaluran sendiri-sendiri.
"Kalau bisa CSR ini dijadikan satu, diakumulasikan di satu tempat misalnya di provinsi sehingga tidak tarik-menarik," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Dari keuntungan mereka, dua sampai 2,5 persen untuk CSR, tetapi saya lihat tidak ada itu," kata Ketua Kadin Bali, Anak Agung Alit Wira Putra ditemui saat menjadi pembicara dalam Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Bali yang digelar Bank Indonesia di Denpasar, Kamis.
Dia menyontohkan apabila keuantungan dari penyaluran kredit perbankan sebesar Rp6,8 triliun, maka sekitar Rp120 miliar bisa dialokasikan untuk bantuan sosial.
"Kemana saja itu (keuntungan), luar biasa besarnya," ucapnya.
Bahkan, mantan Ketua Kadin Kabupaten Badung itu menyebutkan salah satu bank swasta nasional terbesar di Indonesia tidak menyalurkan CSR atau nol CSR.
Tidak hanya perbankan, Alit juga menyebutkan sejumlah BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, selama 10 tahun terakhir dinilainya belum menyalurkan CSR.
"Itu baru perbankan, belum BUMN. Yang paling kami soroti CSR dari karya-karya itu, Waskita Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya, semua karya-karya itu yang `zero`. BUMN yang karya-karya itu CSR-nya `zero`," tegasnya.
Untuk itu ia meminta pemerintah memformulasikan penyalurakn CSR seperti di Kadin Badung yang membentuk Dewan CSR yang mengakomodasi bantuan sosial tersebut termasuk adanya pengawasan.
Pihaknya juga meminta agar CSR tersebut perlu disikapi bersama salah satunya dengan mengakumulasikan jumlah CSR tersebut pada satu tempat untuk menghindari saling tarik menarik dan penyaluran sendiri-sendiri.
"Kalau bisa CSR ini dijadikan satu, diakumulasikan di satu tempat misalnya di provinsi sehingga tidak tarik-menarik," katanya. (WDY)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016