Mangupura (Antara Bali) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menggencarkan terwujudnya 1.000 kampung Keluarga Berencana (KB) di 34 provinsi yang ada di Tanah Air.
"Upaya ini dilakukan agar jumlah penduduk tidak terus mengalami lonjakan sehingga perlu melibatkan seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi yang ada di Indonesia untuk program kampung KB ini," ujar Puan Maharani di Mangupura, Minggu.
Dalam menyukseskan 1.000 kampung KB itu, lanjut Puan, perlu adanya dukungan gubernur, wali kota dan bupati di masing-masing daerah dalam melaksanakan dan menyosialisasikan program pemerintah pusat tersebut.
Pemerintah daerah diharapkan dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan mayarakat untuk mendapatkan bimbingan dan fasilitas yang memadai.
Berdasarkan informasi, Pemkab Badung dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam program KB itu tidak ada kendala dalam pendanaanya. Namun mungkin akan menjadi masalah di kabupaten/kota lainnya dalam pendanaan itu.
"Artinya apabila data yang disajikan dalam program kampung KB di desa di Badung ini benar adanya, maka dapat dijadi `pilot project` yang dapat dilakukan di masing-masing kabupaten di seluruh Indonesia lainnya," ujarnya.
Menurut dia, apabila upaya KB ini betul-betul dilakukan di Kabupaten Badung untuk menekan jumlah kelahiran, maka angka kemiskinan di daerah itu diyakini pasti menurun.
"Mudah-mudahan dengan upaya ini dapat terus dilakukan masyarakat Badung dengan penuh kesadaran sehingga diyakini angka kemiskinan juga menurun yang nantinya juga berkaitan dengan pendidikan dan kesehaan masyarakat," katanya.
Menko menilai, dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sangat mutlak dilakukan sebagai jaminan dalam menerapkan kampung KB dapat berjalan baik.
Karena itu, dia meminta program kampung KB tidak berhenti setelah dilakukan pencanangan, maka program ini hanya sebagai acara seremonial semata karena tidak dilakukan monitoring dan evaluasinya.
"Sehingga saya meminta dukungan dari kepala daerah, khusunya di Kabupaten Badung memnerikan data akurat untuk data masyarakat yang ikuti program KB ini," ujarnya.
Upaya monitoring data ini dapat dilakukan, setiap tiga bulan atau per enam bulan maupun per tahun sehingga data-data dapat lebih akurat dengan adanya kampung KB dan dapat mengevaluasi apa saja yang dilakukan ke depannya, sebelum menghadapi bonus demografi Tahun 2020.
Ia menambahkan, pelaksanaan PIN Polio yang diundur di Bali karena Hari Suci Nyepi diharapkan saat ini sudah dapat dilaksanakan untuk balita 0-59 bulan.
"PIN Polio ini sebagai upaya mencegah terjadinya polio yang menyerang anak-anak Indonesia," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Upaya ini dilakukan agar jumlah penduduk tidak terus mengalami lonjakan sehingga perlu melibatkan seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi yang ada di Indonesia untuk program kampung KB ini," ujar Puan Maharani di Mangupura, Minggu.
Dalam menyukseskan 1.000 kampung KB itu, lanjut Puan, perlu adanya dukungan gubernur, wali kota dan bupati di masing-masing daerah dalam melaksanakan dan menyosialisasikan program pemerintah pusat tersebut.
Pemerintah daerah diharapkan dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan mayarakat untuk mendapatkan bimbingan dan fasilitas yang memadai.
Berdasarkan informasi, Pemkab Badung dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam program KB itu tidak ada kendala dalam pendanaanya. Namun mungkin akan menjadi masalah di kabupaten/kota lainnya dalam pendanaan itu.
"Artinya apabila data yang disajikan dalam program kampung KB di desa di Badung ini benar adanya, maka dapat dijadi `pilot project` yang dapat dilakukan di masing-masing kabupaten di seluruh Indonesia lainnya," ujarnya.
Menurut dia, apabila upaya KB ini betul-betul dilakukan di Kabupaten Badung untuk menekan jumlah kelahiran, maka angka kemiskinan di daerah itu diyakini pasti menurun.
"Mudah-mudahan dengan upaya ini dapat terus dilakukan masyarakat Badung dengan penuh kesadaran sehingga diyakini angka kemiskinan juga menurun yang nantinya juga berkaitan dengan pendidikan dan kesehaan masyarakat," katanya.
Menko menilai, dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sangat mutlak dilakukan sebagai jaminan dalam menerapkan kampung KB dapat berjalan baik.
Karena itu, dia meminta program kampung KB tidak berhenti setelah dilakukan pencanangan, maka program ini hanya sebagai acara seremonial semata karena tidak dilakukan monitoring dan evaluasinya.
"Sehingga saya meminta dukungan dari kepala daerah, khusunya di Kabupaten Badung memnerikan data akurat untuk data masyarakat yang ikuti program KB ini," ujarnya.
Upaya monitoring data ini dapat dilakukan, setiap tiga bulan atau per enam bulan maupun per tahun sehingga data-data dapat lebih akurat dengan adanya kampung KB dan dapat mengevaluasi apa saja yang dilakukan ke depannya, sebelum menghadapi bonus demografi Tahun 2020.
Ia menambahkan, pelaksanaan PIN Polio yang diundur di Bali karena Hari Suci Nyepi diharapkan saat ini sudah dapat dilaksanakan untuk balita 0-59 bulan.
"PIN Polio ini sebagai upaya mencegah terjadinya polio yang menyerang anak-anak Indonesia," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016