Mangupura (Antara Bali) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung, Bali, menilai aparatur desa perlu mendapat pendampingan dalam mengaplikasikan sistem keuangan desa (Siskeudes), agar pengelolaan dana desa tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
"Wajib hukumnya aparatur desa mendapat pendampingan dan pembinaan Siskeudes secara berkesinambungan, agar apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan desa tepat sasaran," kata Ketua DPRD Badung, Bali, I Putu Parwata, di Mangupura, Minggu.
Apabila upaya itu sudah dilakukan, lanjut dia, maka pengelolaan dana desa yang bertujuan mulia untuk pembangunan desa dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terselenggara dengan baik sesuai harapan bersama.
Dengan adanya pendampingan Siskeudes, pihaknya meyakini pengelolaan dan penyerapan dana desa akan terarah sesuai kebutuhan masyarakat.
Terkait siapa yang mengawasi pengelolaan dana desa tersebut, kata dia peran pemerintah dan SKPD yang ditunjuk bersama DPRD Badung yang berkewajiban melakukan upaya itu, agar tidak menyimpang dari apa yang diharapkan masyarakat untuk pembangunan yang dimuali dari desa.
"Dalam perencanaan pembangunan desa nanti melibatkan BPD, LPM dan masyarakat selaku PPK. Peran PPK ini sebagi pengawas pelaksanaan program yang telah dirancang oleh aparatur desa melalui anggaran pembiayaan desa," katanya.
Ia menambahkan, penggunaan dana desa itu dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan skala kecil, pembagunn wantilan dan sarana sosial lainnya termazuk pemberdayaan masyarakat dibidang mikro ekonomi di desa.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Badung sudah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan BPKP Perwakilan Bali terkait pengelolaan dana desa yang cukup besar mencapai Rp399 miliar lebih yang dialokasikan untuk 46 desa di daerah itu.
Namun, dalam pelaksanaannya, banyak yang meragukan pengawasan untuk pengelolaan keuangan dana desa itu, sehingga DPRD Badung mendorong pemerintah bersama pihak terkait untuk terus memberikan pendampingan kepada aparatur desa dalam mengaplikasikan Siskeudes itu. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Wajib hukumnya aparatur desa mendapat pendampingan dan pembinaan Siskeudes secara berkesinambungan, agar apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan desa tepat sasaran," kata Ketua DPRD Badung, Bali, I Putu Parwata, di Mangupura, Minggu.
Apabila upaya itu sudah dilakukan, lanjut dia, maka pengelolaan dana desa yang bertujuan mulia untuk pembangunan desa dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terselenggara dengan baik sesuai harapan bersama.
Dengan adanya pendampingan Siskeudes, pihaknya meyakini pengelolaan dan penyerapan dana desa akan terarah sesuai kebutuhan masyarakat.
Terkait siapa yang mengawasi pengelolaan dana desa tersebut, kata dia peran pemerintah dan SKPD yang ditunjuk bersama DPRD Badung yang berkewajiban melakukan upaya itu, agar tidak menyimpang dari apa yang diharapkan masyarakat untuk pembangunan yang dimuali dari desa.
"Dalam perencanaan pembangunan desa nanti melibatkan BPD, LPM dan masyarakat selaku PPK. Peran PPK ini sebagi pengawas pelaksanaan program yang telah dirancang oleh aparatur desa melalui anggaran pembiayaan desa," katanya.
Ia menambahkan, penggunaan dana desa itu dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan skala kecil, pembagunn wantilan dan sarana sosial lainnya termazuk pemberdayaan masyarakat dibidang mikro ekonomi di desa.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Badung sudah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan BPKP Perwakilan Bali terkait pengelolaan dana desa yang cukup besar mencapai Rp399 miliar lebih yang dialokasikan untuk 46 desa di daerah itu.
Namun, dalam pelaksanaannya, banyak yang meragukan pengawasan untuk pengelolaan keuangan dana desa itu, sehingga DPRD Badung mendorong pemerintah bersama pihak terkait untuk terus memberikan pendampingan kepada aparatur desa dalam mengaplikasikan Siskeudes itu. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016