Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Ketut Gede Nugraha Pendit mengatakan masyarakat di Pulau Dewata masih memerlukan pembangunan infrastruktur fasilitas umum, antara lain akses jalan maupun renovasi tempat ibadah.
"Selama saya melakukan reses ke daerah, masih banyak warga menyampaikan aspirasi agar memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur maupun perbaikan jalan raya," katanya di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan sebagai wakil rakyat akan terus menyerap aspirasi warga masyarakat yang selama ini diperlukan untuk kepentingan umum.
"Kesempatan waktu reses tersebut saya gunakan untuk sebanyak-banyaknya menggali kebutuhan yang patut diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat," ucap politikus asal Baturiti, Kabupaten Tabanan.
Nugraha Pendit mengatakan secara umum memang di Bali akses jalan raya sudah menjangkau hingga di dusun, artinya tidak sampai ada daerah terisolir. Namun demikian keberadaan jalan tersebut tidak semuanya kondisinya baik atau lancar.
"Di Tabanan saja masih banyak jalan pedesaan yang rusak parah. Salah satunya jalan raya menuju akses objek wisata persawahan Jati Luwih, Kecamatan Penebel. Jalan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, provinsi maupun pusat," ujar politikus Partai Gerindra.
Menurut dia, kondisi jalan tersebut merupakan salah satu akses objek wisata sawah teras sering Jati Luwih yang telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO.
"Hal ini juga menjadi keluhan warga sekitar jalan itu, karena dengan kerusakan jalan tersebut mereka akan sulit terjadi perputaran ekonomi masyarakat, sebab memerlukan biaya lebih tinggi untuk sewa kendaraan," katanya.
Selain itu, kata Nugraha Pendit, dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya pemberdayaan pada kelompok perempuan, di antaranya produksi kerajinan rumah tangga maupun produk lokal lainnya.
"Biasanya dalam kelompok tersebut mereka kekurangan modal dalam pengembangan usahanya, sehingga mereka usahanya hanya bisa melayani kebutuhan lokal, seperti produk rumah tangga pembuatan jajan, keripik singkong dan lainnya," ucap dia.
Oleh karena itu, kata dia, melalui program turun ke lapangan (reses) ditemukan beberapa permasalahan masyarakat yang harus disampaikan kepada pemerintah guna ditindaklanjuti.
"Semua hasil reses anggota Dewan akan dibahas dan disampaikan kepada pemerintah guna ditindaklanjuti permasalahan tersebut untuk mendapatkan solusinya," kata Nugraha Pendit. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Selama saya melakukan reses ke daerah, masih banyak warga menyampaikan aspirasi agar memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur maupun perbaikan jalan raya," katanya di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan sebagai wakil rakyat akan terus menyerap aspirasi warga masyarakat yang selama ini diperlukan untuk kepentingan umum.
"Kesempatan waktu reses tersebut saya gunakan untuk sebanyak-banyaknya menggali kebutuhan yang patut diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat," ucap politikus asal Baturiti, Kabupaten Tabanan.
Nugraha Pendit mengatakan secara umum memang di Bali akses jalan raya sudah menjangkau hingga di dusun, artinya tidak sampai ada daerah terisolir. Namun demikian keberadaan jalan tersebut tidak semuanya kondisinya baik atau lancar.
"Di Tabanan saja masih banyak jalan pedesaan yang rusak parah. Salah satunya jalan raya menuju akses objek wisata persawahan Jati Luwih, Kecamatan Penebel. Jalan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, provinsi maupun pusat," ujar politikus Partai Gerindra.
Menurut dia, kondisi jalan tersebut merupakan salah satu akses objek wisata sawah teras sering Jati Luwih yang telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO.
"Hal ini juga menjadi keluhan warga sekitar jalan itu, karena dengan kerusakan jalan tersebut mereka akan sulit terjadi perputaran ekonomi masyarakat, sebab memerlukan biaya lebih tinggi untuk sewa kendaraan," katanya.
Selain itu, kata Nugraha Pendit, dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya pemberdayaan pada kelompok perempuan, di antaranya produksi kerajinan rumah tangga maupun produk lokal lainnya.
"Biasanya dalam kelompok tersebut mereka kekurangan modal dalam pengembangan usahanya, sehingga mereka usahanya hanya bisa melayani kebutuhan lokal, seperti produk rumah tangga pembuatan jajan, keripik singkong dan lainnya," ucap dia.
Oleh karena itu, kata dia, melalui program turun ke lapangan (reses) ditemukan beberapa permasalahan masyarakat yang harus disampaikan kepada pemerintah guna ditindaklanjuti.
"Semua hasil reses anggota Dewan akan dibahas dan disampaikan kepada pemerintah guna ditindaklanjuti permasalahan tersebut untuk mendapatkan solusinya," kata Nugraha Pendit. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016