Denpasar (Antara Bali) - Perencanaan pembangunan tingkat kecamatan harus bersinergi dengan visi dan misi yang telah disampaikan sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu yakni "Padmaksara" merupakan langkah baru dharma negara demi Denpasar.
"Padmaksara tersebut merupakan pencerminan konsep `Tri Sakti Bung Karno` yang terdiri dari berdaulat bidang politik dan berdikari dibidang ekonomi serta berkepribadian dibidang budaya," kata Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat membuka Musyawarah Pembangunan Desa Kecamatan Denpasar Timur, Senin.
Ia mengatakan berdaulat bidang politik yakni UUD, Pancasila dan NKRI merupakan harga mati sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan berdikari bidang ekonomi merupakan komitmen bersama untuk terus merevitalisasi pasar-pasar tradisional sehingga mampu bersaing dengan pasar-pasar modern.
"Termasuk juga mendorong UMKM sehingga dapat memiliki daya saing dengan demikian dapat menggerakan sektor riil ekonomi pedesaan. Di bidang kebudayaan apa yang menjadi warisan budaya leluhur yang adiluhung harus terus dijaga dan dilestarikan sehingga juga menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi.
Jaya Negara mengatakan visi dan misi "Padmaksara" juga telah bersinergi dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo salah satunya membangun mulai dari tingkat desa.
Diharapkan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan tidak hanya seremonial semata harus sesuai dengan anggaran yang ada baik dari APBN, APBD Provinsi dan Kota Denpasar.
"Sehingga percepatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan realisasi rencana pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Kami harapkan Musrenbang ini merupakan realita pembangunan yang diusulkan mulai tingkat banjar dan pembangunan mensejahterakan masyarakat dapat segera terwujud," ucapnya.
Jaya Negara menekankan untuk mewujudkan "Smart City". Melalui program tersebut diharapkan mampu menggerakan semua jaringan pembangunan melalui jaringan ilmu teknologi (IT).
Untuk itu diharapkan mulai dari tingkat kepala lingkungan dan kepala dusun, kades/lurah dan camat telah membentuk grup untuk menginformasikan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah.
"Melalui jaringan yang terbentuk dari aparat tingkat bawah tersebut kami dapat mengetahui pembangunan yang telah dilaksanakan," katanya.
Salah satu contoh permasalah sampah pihaknya dapat mengetahui dimana ada permasalahan sampah karena informasi in akan di sebar juga dijaringan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan demikian penanganan permasalahan dapat dilaksanakan lebih cepat.
Sementara Camat Denpasar Timur, I Dewa Made Puspawan mengatakan Musrenbang kecamatan ini merupakan kelanjutan dari proses dari tingkat banjar/lingkungan dan desa/lurah dalam merencanakan pembangunan.
Dalam Musrenbang kecamatan ini akan dibahas dari usulan-usulan dari tingkat bawah tersebut sehingga singkron dengan program kecamatan. Dengan dilibatkannya masyarakat sejak awal dalam proses pembangunan tersebut nantinya diharapkan juga pelaksanaan pembangunan juga tetap diawasi sehingga sesuai dengan harapan masyarakat.
Untuk Musrenbang kali ini terdapat 48 buah usulan dengan perkiraan biaya sebesar Rp35 miliar lebih. Dari usulan tersebut terdiri dari bidang sosial budaya dan pendidikan terdapat dua usulan, bidang fisik 45 usulan dan pemerintahan umum satu usulan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Padmaksara tersebut merupakan pencerminan konsep `Tri Sakti Bung Karno` yang terdiri dari berdaulat bidang politik dan berdikari dibidang ekonomi serta berkepribadian dibidang budaya," kata Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat membuka Musyawarah Pembangunan Desa Kecamatan Denpasar Timur, Senin.
Ia mengatakan berdaulat bidang politik yakni UUD, Pancasila dan NKRI merupakan harga mati sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan berdikari bidang ekonomi merupakan komitmen bersama untuk terus merevitalisasi pasar-pasar tradisional sehingga mampu bersaing dengan pasar-pasar modern.
"Termasuk juga mendorong UMKM sehingga dapat memiliki daya saing dengan demikian dapat menggerakan sektor riil ekonomi pedesaan. Di bidang kebudayaan apa yang menjadi warisan budaya leluhur yang adiluhung harus terus dijaga dan dilestarikan sehingga juga menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi.
Jaya Negara mengatakan visi dan misi "Padmaksara" juga telah bersinergi dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo salah satunya membangun mulai dari tingkat desa.
Diharapkan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan tidak hanya seremonial semata harus sesuai dengan anggaran yang ada baik dari APBN, APBD Provinsi dan Kota Denpasar.
"Sehingga percepatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan realisasi rencana pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Kami harapkan Musrenbang ini merupakan realita pembangunan yang diusulkan mulai tingkat banjar dan pembangunan mensejahterakan masyarakat dapat segera terwujud," ucapnya.
Jaya Negara menekankan untuk mewujudkan "Smart City". Melalui program tersebut diharapkan mampu menggerakan semua jaringan pembangunan melalui jaringan ilmu teknologi (IT).
Untuk itu diharapkan mulai dari tingkat kepala lingkungan dan kepala dusun, kades/lurah dan camat telah membentuk grup untuk menginformasikan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah.
"Melalui jaringan yang terbentuk dari aparat tingkat bawah tersebut kami dapat mengetahui pembangunan yang telah dilaksanakan," katanya.
Salah satu contoh permasalah sampah pihaknya dapat mengetahui dimana ada permasalahan sampah karena informasi in akan di sebar juga dijaringan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan demikian penanganan permasalahan dapat dilaksanakan lebih cepat.
Sementara Camat Denpasar Timur, I Dewa Made Puspawan mengatakan Musrenbang kecamatan ini merupakan kelanjutan dari proses dari tingkat banjar/lingkungan dan desa/lurah dalam merencanakan pembangunan.
Dalam Musrenbang kecamatan ini akan dibahas dari usulan-usulan dari tingkat bawah tersebut sehingga singkron dengan program kecamatan. Dengan dilibatkannya masyarakat sejak awal dalam proses pembangunan tersebut nantinya diharapkan juga pelaksanaan pembangunan juga tetap diawasi sehingga sesuai dengan harapan masyarakat.
Untuk Musrenbang kali ini terdapat 48 buah usulan dengan perkiraan biaya sebesar Rp35 miliar lebih. Dari usulan tersebut terdiri dari bidang sosial budaya dan pendidikan terdapat dua usulan, bidang fisik 45 usulan dan pemerintahan umum satu usulan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016