Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo melakukan rapat bersama sejumlah delegasi Asian Development Bank (ADB) di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut pantauan Antara pada Jumat pagi, sejumlah menteri yang mendampingi Presiden dalam pertemuan itu antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Presiden ADB Takehiko Nakao bersama delegasi tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 09.10 WIB.
Sebelumnya, Takehiko pada Kamis telah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menawarkan kepada Pemerintah Indonesia peningkatan jumlah pinjaman pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Dana pinjaman yang disediakan ADB kepada Pemerintah Indonesia meningkat sejak 2014 yang mencapai 710 juta dolar AS menjadi 1,5 miliar dolar AS pada 2015.
"Kami ingin mendukung pembangunan di Indonesia tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga di bidang pendidikan, perbankan dan sektor swasta," kata Takehiko.
Sementara itu, Deputi Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata mengatakan skema baru yang ditawarkan ADB berbeda dengan tiga skema sebelumnya, yakni pinjaman berbasis hasil (result-based lending), pinjaman langsung (direct lending), dan pinjaman konvensional.
"Mereka menawarkan pencairan pinjaman berdasarkan kebutuhan pendanaan proyek-proyek APBN. Jadi tidak kaya procurement (pengadaan) sesuai mereka, namun ketika proyek itu selesai dan ada kekurangan pendanaan, mereka bisa menutupinya," kata Wismana. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Menurut pantauan Antara pada Jumat pagi, sejumlah menteri yang mendampingi Presiden dalam pertemuan itu antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Presiden ADB Takehiko Nakao bersama delegasi tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 09.10 WIB.
Sebelumnya, Takehiko pada Kamis telah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menawarkan kepada Pemerintah Indonesia peningkatan jumlah pinjaman pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Dana pinjaman yang disediakan ADB kepada Pemerintah Indonesia meningkat sejak 2014 yang mencapai 710 juta dolar AS menjadi 1,5 miliar dolar AS pada 2015.
"Kami ingin mendukung pembangunan di Indonesia tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga di bidang pendidikan, perbankan dan sektor swasta," kata Takehiko.
Sementara itu, Deputi Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata mengatakan skema baru yang ditawarkan ADB berbeda dengan tiga skema sebelumnya, yakni pinjaman berbasis hasil (result-based lending), pinjaman langsung (direct lending), dan pinjaman konvensional.
"Mereka menawarkan pencairan pinjaman berdasarkan kebutuhan pendanaan proyek-proyek APBN. Jadi tidak kaya procurement (pengadaan) sesuai mereka, namun ketika proyek itu selesai dan ada kekurangan pendanaan, mereka bisa menutupinya," kata Wismana. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016