Denpasar (Antara Bali) - Kecamatan Denpasar Selatan, Pemkot Denpasar menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan ke depan.
Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara pada pembukaan Musrenbang Kecamatan Denpasar Selatan, Kamis, mengatakan kegiatan tersebut berkaitan dengan program anggaran harus memperhatikan empat hal, yakni aturan, kemanfaatan, dana dan kewajaran.
Menurut Rai Iswara, musyawarah terkait dengan program anggaran harus bersandaran dengan aturan. Karena kaidah hukum akan terus menjadi pedoman dalam program pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.
"Karena itu peserta musyawarah harus memahami kaidah-kaidah aturan, karena semua itu merupakan kunci pokok dalam mengambil keputusan dalam musyawarah yang berkaitan dengan program anggaran," ujarnya.
Rai Iswara lebih lanjut mengatakan kegiatan Musrenbang merupakan forum diskusi yang membahas konsep-konsep perencanaan program dari desa dan kelurahan.
Dalam musyawarah juga melihat nilai kemanfaatannya bagi masyarakat serta pendanaan atau dana. Karena pendanaan bersumber dari swadaya masyarakat termasuk dana kepedulian sosial (CSR), APBD kota, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), APBD Provinsi dan APBD Pusat.
Selain itu dalam musyawarah juga harus bersandaran pada kewajaran. Semua itu program itu bisa bermanfaat jika dihasilkan dari koordinasi dan komunikasi secara bersama dalam Musrenbang.
Tidak hanya itu, kata dia, perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan yang baik adalah perencanaan yang harus memperhatikan kondisi daerah, serta kebutuhan lintas sektor yang direncanakan di masing-masing desa dan kelurahan.
"Sehingga perencanaan tidak muluk-muluk serta dapat dilaksanakan tepat sasaran sesuai dengan usulan dan kemampuan menerapkan strategi yang tepat. Dengan demikian dapat diwujudkan pembangunan ekonomi masyarakat yang mandiri," katanya.
Ia mengatakan wali kota terpilih nanti pasti memiliki visi misi yang dituangkan dalam RPJMD. Untuk itu Rai Iswara meminta agar desa dan kelurahan nantinya menyesuaikan program lewat RPJMD dan di desa juga ada RPJMD Des.
Rai Iswara berharap desa dan kelurahan bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa, dan nanti akan menjadi program desa, kecamatan dan program kota.
"Kelemahan kita selama ini adalah tidak mampu menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan. Oleh karena itu kejelian Kepala Desa/Lurah dituntut harus proaktif, semua itu bisa berjalan baik dengan mengikuti konsep dari "Tri Kaya Parisuda" atau tiga konsep berbuat baik," katanya.
Sementara itu, Camat Denpasar Selatan Anak Agung Gede Risnawan mengatakan yang diprioritaskan dalam Musrenbang ini adalah infrastruktur, seperti pemasangan paving jalan-jalan yang ada di desa terutama di gang yang ada di dusun dan juga masalah pendidikan.
Menurut dia, ada usulan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Denpasar Selatan ini yakni dibidang ekonomi ada 11 usulan dengan jumlah dana sebesar Rp3,6 miliar lebih, bidang fisik sebanyak 248 usulan dengan jumlah dana sebesar Rp304 miliar lebih, dan bidang sosial budaya sebanyak 21 usulan dengan jumlah dana Rp 1,5 miliar lebih.
Ia berharap usulan-usulan tersebut dapat diakomodir oleh dinas maupun instansi terkait. Sehingga usulan-usulan dari bawah (bottom up) dapat bersinergi dengan kebijakan dari atas (top down).
"Kami berharap usulan masyarakat agar dapat bersinergi dengan anggaran dana yang ada. Dan program tersebut sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan kondisi setempat, terutama proyek-proyek yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara pada pembukaan Musrenbang Kecamatan Denpasar Selatan, Kamis, mengatakan kegiatan tersebut berkaitan dengan program anggaran harus memperhatikan empat hal, yakni aturan, kemanfaatan, dana dan kewajaran.
Menurut Rai Iswara, musyawarah terkait dengan program anggaran harus bersandaran dengan aturan. Karena kaidah hukum akan terus menjadi pedoman dalam program pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.
"Karena itu peserta musyawarah harus memahami kaidah-kaidah aturan, karena semua itu merupakan kunci pokok dalam mengambil keputusan dalam musyawarah yang berkaitan dengan program anggaran," ujarnya.
Rai Iswara lebih lanjut mengatakan kegiatan Musrenbang merupakan forum diskusi yang membahas konsep-konsep perencanaan program dari desa dan kelurahan.
Dalam musyawarah juga melihat nilai kemanfaatannya bagi masyarakat serta pendanaan atau dana. Karena pendanaan bersumber dari swadaya masyarakat termasuk dana kepedulian sosial (CSR), APBD kota, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), APBD Provinsi dan APBD Pusat.
Selain itu dalam musyawarah juga harus bersandaran pada kewajaran. Semua itu program itu bisa bermanfaat jika dihasilkan dari koordinasi dan komunikasi secara bersama dalam Musrenbang.
Tidak hanya itu, kata dia, perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan yang baik adalah perencanaan yang harus memperhatikan kondisi daerah, serta kebutuhan lintas sektor yang direncanakan di masing-masing desa dan kelurahan.
"Sehingga perencanaan tidak muluk-muluk serta dapat dilaksanakan tepat sasaran sesuai dengan usulan dan kemampuan menerapkan strategi yang tepat. Dengan demikian dapat diwujudkan pembangunan ekonomi masyarakat yang mandiri," katanya.
Ia mengatakan wali kota terpilih nanti pasti memiliki visi misi yang dituangkan dalam RPJMD. Untuk itu Rai Iswara meminta agar desa dan kelurahan nantinya menyesuaikan program lewat RPJMD dan di desa juga ada RPJMD Des.
Rai Iswara berharap desa dan kelurahan bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa, dan nanti akan menjadi program desa, kecamatan dan program kota.
"Kelemahan kita selama ini adalah tidak mampu menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan. Oleh karena itu kejelian Kepala Desa/Lurah dituntut harus proaktif, semua itu bisa berjalan baik dengan mengikuti konsep dari "Tri Kaya Parisuda" atau tiga konsep berbuat baik," katanya.
Sementara itu, Camat Denpasar Selatan Anak Agung Gede Risnawan mengatakan yang diprioritaskan dalam Musrenbang ini adalah infrastruktur, seperti pemasangan paving jalan-jalan yang ada di desa terutama di gang yang ada di dusun dan juga masalah pendidikan.
Menurut dia, ada usulan yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Denpasar Selatan ini yakni dibidang ekonomi ada 11 usulan dengan jumlah dana sebesar Rp3,6 miliar lebih, bidang fisik sebanyak 248 usulan dengan jumlah dana sebesar Rp304 miliar lebih, dan bidang sosial budaya sebanyak 21 usulan dengan jumlah dana Rp 1,5 miliar lebih.
Ia berharap usulan-usulan tersebut dapat diakomodir oleh dinas maupun instansi terkait. Sehingga usulan-usulan dari bawah (bottom up) dapat bersinergi dengan kebijakan dari atas (top down).
"Kami berharap usulan masyarakat agar dapat bersinergi dengan anggaran dana yang ada. Dan program tersebut sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan kondisi setempat, terutama proyek-proyek yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016