Paris (Antara Bali) - Kebakaran hutan dan lahan yang beberapa waktu lalu membuat beberapa wilayah Indonesia berselimut kabut asap menjadi sorotan dalam Global Forum Lanscape yang digelar Center for International Forestry Research (CIFOR) di Palais de Congres Paris, Prancis.
"Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap beracun menjadi salah satu sorotan dan peserta ingin mengetahui upaya pemerintah Indonesia mengatasinya," kata Direktur The Sustainable Trade Initiative (IDH) Indonesia Fitrian Ardiansyah di Paris, Sabtu sore waktu setempat, tentang forum yang dihadiri birokrat, peneliti, pegiat lingkungan, dan mahasiswa tersebut.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemerintah sudah menyusun langkah-langkah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya lewat moratorium, penghentian sementara penerbitan izin pemanfaatan hutan baru, serta evaluasi izin pemanfaatan lahan di ekosistem gambut.
Fitrian mengatakan pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan bentang alam dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, yang berulang kali dalam belasan tahun terakhir.
Pendekatan bentang alam, ia menjelaskan, mengedepankan pengeloaan kawasan secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari pemerintah, sektor usaha sampai masyarakat.
"Daerah aliran sungai tidak mengenal batas, dan api juga tidak mengenal batas, karena itu pendekatan lansekap penting untuk mengatasi persoalan ini," katanya.
Fitrian, yang menjadi pembicara dalam peluncuran buku CIFOR berjudul "The Little Sustainable Landscape Book", mengatakan para pihak, terutama pemilik lahan konsesi, memegang peranan penting dalam penerapan pendekatan itu.
Ego sektoral, termasuk ego pemerintah daerah, menurut dia, harus diruntuhkan karena pengelolaan bentang alam dan ekosistem tidak mengenal batas administrasi.
Ia mengatakan IDH dan beberapa lembaga lain berupaya mendorong pemerintah daerah menginisiasi pengelolaan kawasan berbasis bentang alam, di antaranya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat.
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, menurut dia, akan menghadiri forum tersebut dan menyampaikan komitmen tentang pengelolaan kawasan berbasis lansekap dan ekosistemnya.
Komitmen itu antara lain meliputi penghentian penerbitan izin pembukaan lahan gambut untuk berbagai kepentingan, pembentukan desa bebas api, dan pertumbuhan ekonomi hijau. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap beracun menjadi salah satu sorotan dan peserta ingin mengetahui upaya pemerintah Indonesia mengatasinya," kata Direktur The Sustainable Trade Initiative (IDH) Indonesia Fitrian Ardiansyah di Paris, Sabtu sore waktu setempat, tentang forum yang dihadiri birokrat, peneliti, pegiat lingkungan, dan mahasiswa tersebut.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemerintah sudah menyusun langkah-langkah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya lewat moratorium, penghentian sementara penerbitan izin pemanfaatan hutan baru, serta evaluasi izin pemanfaatan lahan di ekosistem gambut.
Fitrian mengatakan pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan bentang alam dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, yang berulang kali dalam belasan tahun terakhir.
Pendekatan bentang alam, ia menjelaskan, mengedepankan pengeloaan kawasan secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari pemerintah, sektor usaha sampai masyarakat.
"Daerah aliran sungai tidak mengenal batas, dan api juga tidak mengenal batas, karena itu pendekatan lansekap penting untuk mengatasi persoalan ini," katanya.
Fitrian, yang menjadi pembicara dalam peluncuran buku CIFOR berjudul "The Little Sustainable Landscape Book", mengatakan para pihak, terutama pemilik lahan konsesi, memegang peranan penting dalam penerapan pendekatan itu.
Ego sektoral, termasuk ego pemerintah daerah, menurut dia, harus diruntuhkan karena pengelolaan bentang alam dan ekosistem tidak mengenal batas administrasi.
Ia mengatakan IDH dan beberapa lembaga lain berupaya mendorong pemerintah daerah menginisiasi pengelolaan kawasan berbasis bentang alam, di antaranya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat.
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, menurut dia, akan menghadiri forum tersebut dan menyampaikan komitmen tentang pengelolaan kawasan berbasis lansekap dan ekosistemnya.
Komitmen itu antara lain meliputi penghentian penerbitan izin pembukaan lahan gambut untuk berbagai kepentingan, pembentukan desa bebas api, dan pertumbuhan ekonomi hijau. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015