Singaraja (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk memperkuat pemahaman tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
"Kegiatan tersebut diikuti jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng," kata Kepala Bagian Organisasi Setda Buleleng, Made Budhi Setiawan, Rabu.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah dalam mengaplikasikan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur, jelas, dan berlegitimasi.
SAKIP kata dia merupakan langkah strategis untuk menata pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang berbasis kinerja sebagai implementasi terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk berkinerja yang akuntabel, yang mengarah pada dimensi perubahan Reformasi Birokrasi.
Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Drs. Dewa Ketut Manuaba, mengatakan akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam era reformasi pemerintahan.
"Kegiatan bimtek merupakan suatu langkah positif untuk peningkatan penguatan akuntabilitas kinerja aparatur, sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat," katanya.
Bimbingan Teknis SAKIP dilingkungan Pemkab Buleleng ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi RI, Firmansyah, yang merupakan Auditor Deputi Reformasi Birokrasi bidang Akuntabilitas dan Pengawasan, dan diikuti oleh seluruh Pimpinan SKPD dengan mengajak Kasubag Perencanaan, kasubag TU pada Kantor serta Pejabat Eselon IV Penyusun LAKIP pada kecamatan.
Selain memaparkan mengenai SAKIP dan teknik penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), masing-masing SKPD juga diberikan kesempatan untuk mengkonsultasikan LAKIP SKPD yang telah disusun tahun 2014, sehingga nantinya dapat disempurnakan pada penyusunan LAKIP Tahun 2015. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kegiatan tersebut diikuti jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng," kata Kepala Bagian Organisasi Setda Buleleng, Made Budhi Setiawan, Rabu.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah dalam mengaplikasikan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur, jelas, dan berlegitimasi.
SAKIP kata dia merupakan langkah strategis untuk menata pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang berbasis kinerja sebagai implementasi terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk berkinerja yang akuntabel, yang mengarah pada dimensi perubahan Reformasi Birokrasi.
Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Drs. Dewa Ketut Manuaba, mengatakan akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam era reformasi pemerintahan.
"Kegiatan bimtek merupakan suatu langkah positif untuk peningkatan penguatan akuntabilitas kinerja aparatur, sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat," katanya.
Bimbingan Teknis SAKIP dilingkungan Pemkab Buleleng ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi RI, Firmansyah, yang merupakan Auditor Deputi Reformasi Birokrasi bidang Akuntabilitas dan Pengawasan, dan diikuti oleh seluruh Pimpinan SKPD dengan mengajak Kasubag Perencanaan, kasubag TU pada Kantor serta Pejabat Eselon IV Penyusun LAKIP pada kecamatan.
Selain memaparkan mengenai SAKIP dan teknik penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), masing-masing SKPD juga diberikan kesempatan untuk mengkonsultasikan LAKIP SKPD yang telah disusun tahun 2014, sehingga nantinya dapat disempurnakan pada penyusunan LAKIP Tahun 2015. (WDY)
Editor : I Made Andi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015