Kuta (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun program perencanaan pembangunan infrastruktur tidak tumpang tindih dengan program pemerintah pusat.
Penting dilakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga provinsi sehingga program-program, khususnya pembangunan infrastruktur tidak tumpang tindih serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kata Sudikerta pada pembukaan Lokakarya Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.
Dia juga menyambut baik lokakarya itu mempertemukan pemerintah daerah kabupaten/kota serta provinsi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Kementrian PUPR, yang dipandang sebagai komitmen bersama serta suatu langkah konkret untuk menemukan solusi bagi penyelesaian tantangan pengembangan infrastruktur di wilayah Bali.
"Bali harus mensinergikan sumber daya pusat dan daerah baik dalam program dan anggaran untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan kawasan terutama dengan fungsi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)," ucapnya.
Menurut dia, beberapa peraturan pemerintah dan perundang-undangan telah mengatur secara formal pelaksanaan keterpaduan infrastruktur agar dapat menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali akan mendukung upaya mengoordinasikan kebijakan-kebijakan infrastruktur wilayah khususnya infrastruktur PUPR agar terwujud sinergi guna mendapatkan hasil yang optimal," ujar Sudikerta.
Di samping itu, ia menyampaikan kepada Kementrian PUPR agar kebijakan yang diambil pusat menyesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah, yang saat ini telah berada pada list program yang diajukan kepada Kementrian PUPR.
Terdapat beberapa program yang telah diajukan oleh Pemprov Balidiantaranya adalah pada perencanaan pembangunan beberapa infrastruktur jalan di wilayah Bali, telah diajukan ke Direktorat Bina Marga.
Selanjutnya, usulan terkait bantuan sumber daya air juga telah diajukan kepada Direktorat Cipta Karya, yang saat ini Bali masih membutuhkan bantuan dalam pembangunan infrastruktur air khususnya di daerah-daerah yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau, antara lain Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.
Selain itu, Sudikerta juga meminta Kementrian PUPR untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani kemisninan di Bali, khususnya pada bidang Bedah Rumah.
Menurutnya, masyarakat Bali masih banyak yang kurang mampu, untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah melalui anggaran APBD serta bekerjasama dengan perusahaan dalam penyaluran CSR, juga telah berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan.
"Namun, terlepas dari hal tersebut, pemerintah daerah masih membutuhkan bantuan dana dari pusat. Untuk itu, kami minta perhatian pemerintah pusat dalam penyaluran anggaran bedah rumah ke Bali," katanya.
Sementara itu ketua panitia lokakarya yang juga Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Ketenagakerjaan Infrastruktur PUPR James Siahaan, menjelaskan, tujuan "workshop" tersebut mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan, permukiman dan perumahan rakyat di Bali.
Selain itu juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri kontruksi yang berkualitas dan meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi tentang PUPR.
"Dalam kesempatan ini juga dibahas tentang pemantauan dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR. Hal tersebut juga sejalan dengan rancangan kabinet kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu baik di Indonesia bagian timur maupun Indonesia bagian barat.
Menurutnya pemantauan dan evaluasi keterpaduan ini merupakan proses yang pada akhirnya digunakan dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu di dalam kawasan, antarkawasan dan di dalam wilayah pengembangan strategis. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Penting dilakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga provinsi sehingga program-program, khususnya pembangunan infrastruktur tidak tumpang tindih serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kata Sudikerta pada pembukaan Lokakarya Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.
Dia juga menyambut baik lokakarya itu mempertemukan pemerintah daerah kabupaten/kota serta provinsi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Kementrian PUPR, yang dipandang sebagai komitmen bersama serta suatu langkah konkret untuk menemukan solusi bagi penyelesaian tantangan pengembangan infrastruktur di wilayah Bali.
"Bali harus mensinergikan sumber daya pusat dan daerah baik dalam program dan anggaran untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan kawasan terutama dengan fungsi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)," ucapnya.
Menurut dia, beberapa peraturan pemerintah dan perundang-undangan telah mengatur secara formal pelaksanaan keterpaduan infrastruktur agar dapat menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali akan mendukung upaya mengoordinasikan kebijakan-kebijakan infrastruktur wilayah khususnya infrastruktur PUPR agar terwujud sinergi guna mendapatkan hasil yang optimal," ujar Sudikerta.
Di samping itu, ia menyampaikan kepada Kementrian PUPR agar kebijakan yang diambil pusat menyesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah, yang saat ini telah berada pada list program yang diajukan kepada Kementrian PUPR.
Terdapat beberapa program yang telah diajukan oleh Pemprov Balidiantaranya adalah pada perencanaan pembangunan beberapa infrastruktur jalan di wilayah Bali, telah diajukan ke Direktorat Bina Marga.
Selanjutnya, usulan terkait bantuan sumber daya air juga telah diajukan kepada Direktorat Cipta Karya, yang saat ini Bali masih membutuhkan bantuan dalam pembangunan infrastruktur air khususnya di daerah-daerah yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau, antara lain Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.
Selain itu, Sudikerta juga meminta Kementrian PUPR untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani kemisninan di Bali, khususnya pada bidang Bedah Rumah.
Menurutnya, masyarakat Bali masih banyak yang kurang mampu, untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah melalui anggaran APBD serta bekerjasama dengan perusahaan dalam penyaluran CSR, juga telah berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan.
"Namun, terlepas dari hal tersebut, pemerintah daerah masih membutuhkan bantuan dana dari pusat. Untuk itu, kami minta perhatian pemerintah pusat dalam penyaluran anggaran bedah rumah ke Bali," katanya.
Sementara itu ketua panitia lokakarya yang juga Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Ketenagakerjaan Infrastruktur PUPR James Siahaan, menjelaskan, tujuan "workshop" tersebut mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan, permukiman dan perumahan rakyat di Bali.
Selain itu juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri kontruksi yang berkualitas dan meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi tentang PUPR.
"Dalam kesempatan ini juga dibahas tentang pemantauan dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR. Hal tersebut juga sejalan dengan rancangan kabinet kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu baik di Indonesia bagian timur maupun Indonesia bagian barat.
Menurutnya pemantauan dan evaluasi keterpaduan ini merupakan proses yang pada akhirnya digunakan dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu di dalam kawasan, antarkawasan dan di dalam wilayah pengembangan strategis. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015