Jakarta (Antara Bali) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan masih banyak program pemerintah yang tidak sinkron dalam perlindungan anak dan mengatasi persoalan-persoalan yang dialami anak.
"Ada banyak kendala baik pada tataran koordinatif, implementatif, maupun penganggaran," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan Koordinasi antarkementerian/lembaga tidak berjalan maksimal, masing-masing memiliki program dan berjalan di relnya sendiri-sendiri.
Pada tataran penerapan, Saleh menilai banyak aturan dan regulasi yang belum dijalankan dengan baik. Padahal, aturan dan regulasi itu banyak yang diarahkan pada upaya perlindungan anak-anak.
Sedangkan dari sisi politik anggaran, Komisi VIII menemukan selama ini anggaran yang ada belum berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan anak.
"Tahun lalu saja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp217 miliar. Padahal, kementerian itu punya dua tugas besar yaitu memberdayakan perempuan dan melindungi anak," tuturnya.
Saleh mengatakan Komisi VIII telah membentuk Panita Kerja (Panja) Perlindungan Anak. Panja tersebut dimaksudkan untuk menelusuri lebih jauh bagaimana peran pemerintah selama ini dalam melaksanakan program-program perlindungan anak. Selain itu, juga untuk melihat sejauh mana keberpihakan pemerintah dalam politik anggaran bagi kesejahteraan anak-anak. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Ada banyak kendala baik pada tataran koordinatif, implementatif, maupun penganggaran," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan Koordinasi antarkementerian/lembaga tidak berjalan maksimal, masing-masing memiliki program dan berjalan di relnya sendiri-sendiri.
Pada tataran penerapan, Saleh menilai banyak aturan dan regulasi yang belum dijalankan dengan baik. Padahal, aturan dan regulasi itu banyak yang diarahkan pada upaya perlindungan anak-anak.
Sedangkan dari sisi politik anggaran, Komisi VIII menemukan selama ini anggaran yang ada belum berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan anak.
"Tahun lalu saja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp217 miliar. Padahal, kementerian itu punya dua tugas besar yaitu memberdayakan perempuan dan melindungi anak," tuturnya.
Saleh mengatakan Komisi VIII telah membentuk Panita Kerja (Panja) Perlindungan Anak. Panja tersebut dimaksudkan untuk menelusuri lebih jauh bagaimana peran pemerintah selama ini dalam melaksanakan program-program perlindungan anak. Selain itu, juga untuk melihat sejauh mana keberpihakan pemerintah dalam politik anggaran bagi kesejahteraan anak-anak. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015