Negara (Antara Bali) - Pemkab Jembrana meraih penghargaan dari Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, terkait hasil opini BPK yang memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap daerah ini.
"Penghargaan itu diserahkan Jumat lalu di Jakarta. Pak Menteri berpesan, agar kami terus meningkatkan komitmen dalam pengelolaan keuangan negara," kata Inspektur Pemkab Jembrana Ni Wayan Koriani, yang mewakili Bupati I Putu Artha menerima penghargaan tersebut, di Negara, Minggu.
Menurutnya, selain Pemkab Jembrana, penghargaan serupa juga diberikan kepada lembaga di kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
Selain pemberian penghargaan, ia mengungkapkan, dalam waktu yang bersamaan juga digelar Rapat Kerja Nasional Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.
"Pak menteri menekankan, pemerintah di setiap lapisan harus mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, sistem akutansi keuangan negara yang dikembangkan saat ini, menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif, sehingga tidak sekedar informasi kas saja.
Ia mengatakan, dengan informasi yang lebih menyeluruh tersebut, pengambilan keputusan program pemerintah bisa dilakukan lebih berkualitas.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Penghargaan itu diserahkan Jumat lalu di Jakarta. Pak Menteri berpesan, agar kami terus meningkatkan komitmen dalam pengelolaan keuangan negara," kata Inspektur Pemkab Jembrana Ni Wayan Koriani, yang mewakili Bupati I Putu Artha menerima penghargaan tersebut, di Negara, Minggu.
Menurutnya, selain Pemkab Jembrana, penghargaan serupa juga diberikan kepada lembaga di kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
Selain pemberian penghargaan, ia mengungkapkan, dalam waktu yang bersamaan juga digelar Rapat Kerja Nasional Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.
"Pak menteri menekankan, pemerintah di setiap lapisan harus mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, sistem akutansi keuangan negara yang dikembangkan saat ini, menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif, sehingga tidak sekedar informasi kas saja.
Ia mengatakan, dengan informasi yang lebih menyeluruh tersebut, pengambilan keputusan program pemerintah bisa dilakukan lebih berkualitas.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015